Inilah Posisi Menteri Yang Diincar Cak Imin

Inilah Posisi Menteri Yang Diincar Cak Imin

Jurnal Pasee    Comment   

Ketum PKB Muhaimin Iskandar 

Inilah Posisi Menteri Yang Diincar Cak Imin

Ketua Umum PKB, Muaimin Iskandar sempat membidik target dapat memasukkan sebanyak 10 kader terbaik partainya menjadi menteri di Kabinet Kerja jilid II. Akan tetapi, di balik ambisi besarnya tersebut, PKB sebenarnya hanya mengincar beberapa kursi menteri saja.

Jurnalpasee.com - Jelang berakhirnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019), pembicaraan terkait pembagian jatah kursi kabinet semakin menghangat. Meskipun, belum ada partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) segan membicarakan soal bagi-bagi posisi menteri.

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan PKB akan menyerahkan sepenuhnya terkait pembagian posisi menteri ini kepada Jokowi. Adapun partainya saat ini sudah menyiapkan nama-nama yang layak direkomendasikan jadi menteri.

Ketika ditanya posisi menteri yang diinginkan, Cucun menjawab posisi itu akan sesuai dengan tujuan PKB saat ini yang sedang memperjuangkan peningkatan terhadap kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

”Sekarang kan setiap kementerian/lembaga ini peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas di Kabinet Pak Jokowi," ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2019) lalu.

Cucun menyarankan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebaiknya menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga pengurusan pendidikan tidak terpisah-pisah dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

”Keinginan kita Menristekdikti dan Mendikbud satu kesatuan. Tidak pisah-pisah ngurusnya dari dasar sampai perguruan tinggi,” ucapnya.

Menurut Cucun, PKB memiliki konsentrasi pada peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong peningatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

”Pendidikan yang lebih concern. Makanya kayak perguruan tinggi, itu bagaimana kita kan meng-counter perjalanan perguruan tinggi yang sekarang ini. Banyak para ahli meneliti jangan sampai perguruan tinggi ini salah arah, kemudian juga pembinaan kualitas ideologinya atau karakter building-nya itu salah asuh,” katanya seperti dikutip dari Sindonews.com.

Selain Kementerian Pendidikan, pos kementerian yang juga diincar PKB yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang saat ini juga sudah menjadi jatah PKB. Menurut Cucun, urusan pedesaan juga menjadi fokus PKB karena basis pemilih PKB memang umumnya berada di wilayah pedesaan.

Kendati mendambakan berbagai posisi tersebut, Cucun menyebutkan PKB akan tetap akan terima apapun keputusan Jokowi. Apalagi, saat ini parpol yang tergabung dalam KIK ada sepuluh parpol. Belum lagi jika PAN atau Partai Demokrat bergabung ke KIK.

Meski demikian, Cucun juga mengingatkan bahwa salah satu kunci kemenangan Jokowi saat ini atas sumbangsih PKB yang memiliki basis massa yang banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah sepanjang Pantai Utara.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, tiga kadernya yang kini menjabat menteri di Kabinet Indonesia Kerja tetap dipertahankan. Dirinya tidak menghendaki posisi ketiga jabatan menteri tersebut digeser untuk ditempati kader dari partai lain.

"Semoga tidak terjadi (jabatan menteri digeser untuk kader partai lain). Moga-moga masih PKB," kata Cak Imin saat menghadiri kegiatan halalbihalal di Kantor DPW PKB Jabar, Kota Bandung, Minggu (23/5/2019).(law-justice)

Salam Jurnalpasee.com

Peneliti Asing Dicekal: Dua Akademisi Australia Dilarang Masuk Indonesia

Peneliti Asing Dicekal: Dua Akademisi Australia Dilarang Masuk Indonesia

Jurnal Pasee    Comment   

Indonesia dan Australia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas baru setelah delapan tahun negosiasi. (Foto: via The New Daily)

Peneliti Asing Dicekal: Dua Akademisi Australia Dilarang Masuk Indonesia

Indonesia telah melakukan pencekalan terhadap dua akademisi Australia–yang merupakan pakar kajian Indonesia–untuk masuk ke dalam negeri. Dua akademisi Australia itu dihentikan di perbatasan dan dipulangkan ke Indonesia. Tahun 2018, Kementerian mengumumkan akan memperketat aturan bagi akademisi yang ingin datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian.

Oleh: James Massola dan Karuni Rompies (The Sydney Morning Herald)

Jurnalpasee.com - Dua akademisi tersohor Australia telah ditolak masuk ke Indonesia di tengah tindakan keras oleh pemerintah setempat terhadap orang asing yang melakukan penelitian akademis. Pakar Indonesia yang berbasis di Australia, Dr Ross Tapsell dari Universitas Nasional Australia dan Dr David McRae dari Universitas Melbourne, keduanya dicekal di perbatasan dalam tiga bulan terakhir dan dipulangkan.

Kedua pria itu melakukan perjalanan ke Indonesia untuk tujuan penelitian individu tetapi menggunakan visa turis, bukan visa penelitian khusus yang diperlukan untuk penelitian akademik. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran peraturan.

Tetapi menurut sumber akademis, merupakan hal yang lumrah bagi para peneliti dari seluruh dunia untuk memasuki Indonesia dengan visa turis gratis karena proses untuk mendapatkan visa akademik sangat berat dan dapat memakan waktu hingga enam bulan. Visa turis juga dapat digunakan secara luas untuk kunjungan keluarga atau sosial, acara seni dan budaya, tugas pemerintah, menyampaikan pidato atau menghadiri seminar, maupun menghadiri pertemuan bisnis di Indonesia.

Seorang juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia mengonfirmasi bahwa beberapa akademisi lain juga telah ditolak masuk untuk proyek-proyek penelitian dalam beberapa bulan terakhir dalam jumlah yang jelas merupakan tindakan keras. Juru bicara itu menolak menyebutkan berapa banyak akademisi lain yang telah ditolak masuk, atau dari negara mana saja mereka berasal.

Tapsell adalah penulis sejumlah buku tentang politik dan masyarakat Indonesia, termasuk yang bertajuk Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution yang baru-baru in terbit. Sementara itu, McRae telah menjadi editor dan berkontribusi pada beberapa buku tentang topik-topik tersebut. Keduanya tidak menanggapi permintaan komentar hari Selasa (25/6), sementara beberapa ahli terkemuka Indonesia yang berbasis di Australia juga menolak memberikan komentar.

Dilansir The Sydney Morning Herald, Rabu (26/6), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia telah memeriksa aplikasi visa untuk para akademisi selama sekitar 10 tahun. Tahun 2018, Kementerian mengumumkan akan memperketat aturan bagi akademisi yang ingin datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian. Kemenristekdikti juga menolak mengomentari laporan ini.

Namun, sebelum Kementerian mengambil alih, LIPI yang berwenang dalam mempertimbangkan pengajuan dokumen akademis.

Profesor Dewi Fortuna Anwar, ilmuwan politik terkemuka Indonesia, mengatakan bahwa negara ini perlu memeriksa kembali peraturan untuk akademisi asing, mengatakan bahwa persyaratan visa saat ini terlalu berat, dan bisa “merusak kemajuan pengetahuan di Indonesia.”

“Ketika LIPI masih bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penelitian, kita dapat menilai secara substansi apakah penelitian itu pantas, apakah peneliti lokal akan mendapat manfaat. Setelah dialihkan ke Kementerian, mereka yang menghadiri pertemuan itu (untuk memutuskan visa) jauh lebih khawatir untuk berpegang pada aturan,” kata Dewi Fortuna. “Pada saat kita ingin mengembangkan jaringan internasional, untuk meningkatkan kualitas lembaga lokal, yang membutuhkan kerjas ama internasional yang lebih besar, pada saat yang sama ada hambatan yang tidak ramah bagi peneliti.”

Undang-undang yang diajukan di parlemen Indonesia, yang disebut sebagai “RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” akan kian mempersulit para akademisi yang ingin melakukan studi di Indonesia. Dewi mengatakan bahwa RUU itu akan mewajibkan akademisi asing untuk memiliki rekanan lokal “agar dapat bertanggung jawab atas peneliti asing, bahkan jika mereka melakukan kejahatan.” Menurutnya, pernyataan itu jelas menunjukkan tindakan penghambat masuknya akademisi asing.(mata-matapolitik)

Salam Jurnalpasee.com

Klaim Kecurangan Pilpres 2019, Indonesia Menanti Keputusan MK

Klaim Kecurangan Pilpres 2019, Indonesia Menanti Keputusan MK

Jurnal Pasee    Comment   

Serangkaian kawat berduri yang dipasang di luar gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Panel yang terdiri dari sembilan hakim akan memutuskan pada hari Jumat, 28 Juni 2019 atas gugatan Prabowo Subianto yang mengklaim bahwa Pilpres 2019 telah dicurangi. (Foto: Reuters)

Klaim Kecurangan Pilpres 2019, Indonesia Menanti Keputusan MK

Drama politik di Indonesia masih belum usai, seiring negara ini menantikan keputusan hasil Mahkamah Konstitusi sehubungan klaim kecurangan Prabowo di Pilpres 2019. Sejauh ini, kemungkinan mantan jenderal itu memenangkan gugatannya sangatlah kecil, karena tim hukumnya tidak berhasil menghadirkan bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Sementara itu, rakyat Indonesia terlihat sudah lelah dengan proses pemilu dan kemelut politik yang berlarut-larut.

Oleh: Nur Asyiqin Mohamad Salleh (The Straits Times)

Jurnalpasee - Drama, intrik, dan serangkaian informasi yang mengalir cepat telah disajikan sepanjang empat hari pekan lalu dalam gugatan hukum capres oposisi Prabowo Subianto yang mengklaim bahwa Pilpres 2019 telah dicurangi.

Hari Senin (24/6), Mahkamah Konstitusi (MK) mulai membahas kasus ini dengan putusan diharapkan akan keluar hari Jumat, 28 Juni 2019. Keputusan yang mengikat tersebut telah diharapkan banyak orang Indonesia akan mengakhiri ketidakpastian politik selama berbulan-bulan.

Jika panel sembilan hakim Mahmkamah Konstitusi menetapkan hasil resmi Pilpres 2019 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu akan membuka jalan bagi capres petahana Joko “Jokowi” Widodo untuk melanjutkan berbagai rencana untuk masa jabatan keduanya, dan meninggalkan Prabowo tanpa ada jalan lain untuk memenangkan kursi kepresidenan.

Tetapi jika MK memutuskan akan memenangkan Prabowo, hasil yang dianggap sangat tidak mungkin oleh para analis, itu bisa berarti putaran lain dalam saga yang sudah berlarut-larut, dan kemungkinan pengulangan pemungutan suara untuk rakyat Indonesia yang sudah merasa lelah dengan proses pemilu.

Para hakim akan banyak melakukan penilaian dalam beberapa hari ke depan, dengan berbagai pihak telah mengajukan tumpukan dokumen serta sederet saksi dan ahli sebagai bukti di pengadilan.

Tetapi yang menjadi intinya adalah apakah MK percaya bahwa kubu Prabowo telah berhasil menguatkan kasus bahwa “kecurangan besar-besaran, terstruktur, dan sistematis” selama Pilpres 2019 telah terjadi pada skala yang cukup untuk mengubah hasil pemilu.

Prabowo telah gagal meyakinkan MK tentang hal itu pada gugatan hukum pasca pengumuman kekalahannya di Pilpres 2014, ketika ia kalah dari Jokowi dengan selisih tipis 6,3 poin, dengan perolehan 46,85 persen suara dan kalah dari dari Jokowi dengan perolehan 53,15 persen suara.

Kali ini, margin suara di antara keduanya kian melebar menjadi 11 poin, dengan Jokowi meraih 55,5 persen suara.

Para pengacara Prabowo sekali lagi berusaha untuk menggambarkan plot surat suara palsu untuk menambahkan suara yang mendukung Jokowi, dengan sejumlah saksi menuturkan ancaman pembunuhan dan panggilan telepon misterius yang mereka terima yang dimaksudkan untuk mengintimidasi mereka. Para saksi tersebut juga bersaksi tentang penyimpangan pada daftar pemilih dan berbagai kejadian mencurigakan di tempat pemungutan suara (TPS). Kubu Prabowo kini telah memiliki amunisi tambahan.

Jokowi, menurut mereka, bukan hanya kandidat presiden dalam Pilpres 2019, tetapi juga capres petahana yang dipersenjatai dengan aparat negara dan memiliki pengaruh luas untuk memastikan dirinya sendiri menang.

“Tidak hanya penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga penyalahgunaan fungsi, penyalahgunaan sumber daya negara,” kata Bambang Widjojanto, kepala tim hukum Prabowo, dilansir The Straits Times, Senin (24/6). “Dia telah menyalahgunakan posisinya sebagai kandidat petahana, memanfaatkan jabatan tertinggi di negara ini.”

Tim hukum Jokowi dan KPU telah menepis klaim tersebut, menekankan sepanjang persidangan bahwa penggugat tidak dapat memberikan bukti konkret untuk setiap tuduhan yang diajukan.

Para pengacara Prabowo telah menghadirkan 14 saksi untuk hari kedua sidang, sesi maraton yang dimulai pukul 9 pagi hari Rabu (19/6) dan berakhir hampir jam 5 pagi hari Kamis (20/6), sebagai upaya untuk mendukung klaim mereka.

Tetapi beberapa saksi tampak goyah ketika didesak memberikan bukti. Sejumlah saksi juga dicecar hakim karena telah menyampaikan penjelasan yang tidak jelas. Seorang saksi dari Boyolali, Jawa Tengah mengklaim telah menemukan amplop yang diisi dengan formulir penghitungan suara di sebuah lapangan, tetapi kemudian mengakui bahwa dia tidak bisa melihat kertas tersebut dengan baik dan berpikir demikian hanya karena ukuran kertas yang “besar dan lebar.”

Para pengacara Prabowo juga dikecam karena tidak memberikan bukti untuk masalah daftar pemilih, termasuk klaim bahwa ada 17,5 juta pemilih yang bermasalah, seperti sejumlah pemilih yang konon memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid.

Mengutip klaim tentang KTP palsu, Hakim Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa, “Jika ada bukti, tolong tunjukkan. Bukti sudah terdaftar dalam pengajuan dokumen pengadilan, tetapi tidak terlihat secara fisik di sini. Jika Anda ingin menunjukkan kepada kami buktinya, sekarang adalah kesempatannya. Apakah Anda memilikinya? Buktikan kepada kami.”

Sudahkah para pengacara Prabowo menghasilkan bukti yang mereka butuhkan untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa kecurangan pemilu telah merampas kemenangan dari tangan mereka? Tanggung jawab pembuktian tetap berada pada mereka sebagai penggugat.

Para hakim harus memutuskan dalam beberapa hari mendatang. Keputusan mereka akan menentukan apakah Indonesia akhirnya dapat berlanjut di bawah kepemimpinan periode kedua Jokowi, atau apakah harus kembali berkutat dalam kerumitan sebelumnya jika gugatan Prabowo untuk mendiskualifikasi Jokowi dan cawapres Ma’ruf Amin atau mengadakan proses pemilu ulang dikabulkan.

Sampai keputusan itu muncul, Indonesia masih harus menunggu dengan cemas.(mata-matapolitik)

Salam Jurnalpasee

Dari Zaman SBY Sampai Jokowi, Redenominasi Rupiah Hanya Wacana

Dari Zaman SBY Sampai Jokowi, Redenominasi Rupiah Hanya Wacana

Jurnal Pasee    Comment   

Uang Indonesia (Pixabay)

Dari Zaman SBY Sampai Jokowi, Redenominasi Rupiah Hanya Wacana

Jurnalpasee - Pada Januari 2011 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak menyederhanakan nilai rupiah atau redenominasi. Dari Rp 1.000 direncanakan menjadi Rp 1. 

Bahkan Presiden SBY menunjuk Wakil Presiden Boediono sebagai Ketua Tim Koordinasi Redenominasi.

Bahkan di era Presiden ke-6 itu, tahapannya yakni :

2011-2012 : Sosialisasi

2013-2015 : Masa Transisi

2016-2018 : Penarikan Mata Uang Lama

2019-2022 : Penghapusan Tanda Redenominasi di Mata Uang dan Proses Redenominasi Selesai.

Ide tersebut sudah dengan matang direncakanan Darmin Nasution yang kala itu merupakan Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI).

"Redenominasi sama sekali tidak merugikan masyarakat karena berbeda dengan sanering atau pemotongan uang. Dalam redenominasi nilai uang terhadap barang (daya beli) tidak akan berubah, yang terjadi hanya penyederhanaan dalam nilai nominalnya berupa penghilangan beberapa digit angka nol," kata Darmin kala itu.

Atas restu SBY, dikirimlah sebuah surat yang berisi tentang Rancangan UU tentang Perubahan Harga Rupiah/Penyederhanaan Rupiah atau RUU Redenominasi kepada DPR.

Namun, yang disayangkan kala itu adalah DPR memasukkan RUU Redenominasi pada 2013 menjadi Prolegnas. Padahal di tahun tersebut semua pihak bahkan pemerintah sendiri telah disibukkan oleh masa jelang pemilu di 2019.

Achsanul Qasasi, sebagai Anggota DPR Komisi XI kala itu mengakui rencana penerapan Redenominasi harus kandas karena tidak selesai dibahas.

SBY berganti dengan Joko Widodo sebagai Presiden.

Lama tak disinggung, wacana redenominasi kembali mengemuka ke publik. Perekonomian Indonesia yang mulai stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global, serta pergerakan inflasi yang terjaga menjadi modal untuk kembali mengajukan RUU redenominasi.

Sehingga pada akhirnya, BI di bawah Gubernur Agus Martowardojo pada pertengahan tahun 2017 lalu secara resmi mengajukan redenominasi ke pemerintah. Rencana ini pun sudah sudah menjadi pembicaraan antara Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan bank sentral.

Bahkan, sempat muncul wacana RUU Redenominasi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, menggantikan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sejatinya sudah cukup lama tak menjadi pembahasan bersama parlemen.

Meski demikian, Sri Mulyani justru memutuskan untuk tidak mengajukan RUU Redenominasi ke dewan parlemen dengan alasan belum menjadi prioritas. Pada saat itu, prioritas pemerintah adalah revisi UU KUP.

Maka dari itu, di masa akhir jabatannya Agus Marto kembali meminta kepada Komisi XI untuk mempertimbangkan melakukan pembahasan redenominasi rupiah.

"Jadi kepada bapak dan ibu [komisi XI], bisa dukung redenominasi," tuturnya.

Jokowi sempat mengatakan pada 2017 lalu. Kebijakan redenominasi harus dibahas secara mendalam dan memang butuh diskusi panjang. "Tetap ini diproses sehingga nanti muncul keputusan, tapi semuanya harus dihitung dan dikalkulasi," ucap Jokowi.

"Untuk pelaksanaan ini masih 11 tahun," kata Jokowi.

Bank sentral sendiri telah menyusun timeline dalam proses redenominasi rupiah ini. Sebagaimana yang dilansir dari CNBC, pada 2017 lalu RUU tersebut disahkan maka tahun 2018-2019 merupakan tahun persiapan.

Nah pada 2020-2024 periode transisi di mana waktu untuk memperkenalkan rupiah sebelum dan sesudah redenominasi. Masa lima tahun ini akan digunakan untuk mulai membiasakan penggunaan nilai rupiah yang baru, di mana dalam RUU tersebut akan diatur semua harga barang dan jasa harus ada tabel harga lama dan baru.

Namun sekali lagi maaf, semua hanya wacana.(law-justice)

6 Strategi Jitu Pengacara Menang di Pengadilan

6 Strategi Jitu Pengacara Menang di Pengadilan

Jurnal Pasee    Comment   

6 Strategi Jitu Pengacara Menang di Pengadilan

Semua orang yang berperkara di pengadilan, tentu mengharapkan kemenangan. Hal itu menjadi kepuasan tersendiri, apalagi kemenangan tersebut diraih dengan perjuangan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Jurnalpasee - Meskipun berperkara pada dasarnya tidak mencari menang atau kalah, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan pembelaan mau pun memperjuangkan perkara di pengadilan, diantaranya :

1. Pahami Masalah

Salah satu hal yang sangat penting dalam pembelaan di pengadilan adalah mengetahui secara detail masalahnya. Untuk itu pada tahap awal, jujurlah terhadap problem hukum yang sedang dihadapi, karena setiap persoalan hukum memiliki karakter sendiri, sehingga penanganannya pun berbeda satu dengan lainnya.

Selain itu juga sangat penting bagi seorang pengacara untuk menulis atau menanyakan secara detail tentang kronologis dan perjalanan perkara yang akan ditangani. Dari cerita dan kronologis itulah kita dapat menentukan langkah-langkah hukum yang akan anda lakukan.

2. Kuasai Hukumnya

Setelah mengetahui kronologis masalah, hal yang sangat penting bagi seorang pengacara adalah mengetahui dan menguasai hukumnya. Hukum tidak hanya berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga dapat ditemukan dalam teori, prinsip maupun pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan problem hukum yang sedang dihadapi.

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah juga melihat putusan-putusan hakim yang terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang sedang anda hadapi. Apabila telah anda ketahui hukumnya, maka tentukanlah cara penanganannya.

3. Lengkapi Bukti-bukti

Apabila telah mengetahui secara detail masalah beserta hukumnya, maka yang mesti dipersiapkan dari awal adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

Tidak semua bukti harus diajukan di muka persidangan, melainkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dan mendukung perkara. Bukti-bukti tersebut wajib anda amankan, karena tidak jarang bukti yang bersifat vital akan diperebutkan.

Bahkan seringkali ada yang berusaha dengan berbagai cara untuk menghilangkan atau mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang anda hadapi.

Untuk itulah sangat penting untuk menyimpan dan mengamankan bukti yang bersifat vital bagi anda dalam menghadapi persidangan di pengadilan.

4. Pastikan Menggunakan Strategi yang Benar

Strategi dalam berperkara biasanya tidak banyak didapatkan hanya dengan membaca Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam buku-buku teks yang berkaitan dengan perkara.

Selain itu, juga dibutuhkan pengalaman yang cukup dan kematangan dalam menganalisa kebutuhan, terhadap pilihan strategi yang akan digunakan. Biasanya seorang yang berkecimpung cukup lama di dunia hukum telah memiliki insting strategi yang jitu dalam upaya pembelaan di pengadilan.

Pada dasarnya strategi dalam pembelaan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan atas masalah dan ketentuan hukumnya, tetapi juga sangat berkaitan dengan kecakapan dan kelihaian anda dalam melakukan pembelaan di pengadilan.

5. Pembelaan yang Berkualitas

Memahami masalah, hukum, kelengkapan bukti-bukti dan strategi yang akan anda gunakan, belumlah cukup. Satu hal yang banyak dilupakan dan dikesampingkan adalah pembelaan yang berkualitas.

Banyak para pembela di pengadilan memahami secara gamblang masalah, hukum, kelengkapan bukti-bukti dan strategi yang akan gunakan, tetapi seringkali tidak memperhatikan kualitas pembelaan di pengadilan.

Akhirnya, tidak jarang, harusnya perkaranya menang , justru kalah hanya karena pembelaan yang tidak berkualitas. Kualitas pembelaan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kemampuan argumentasi secara lisan, akan tetapi juga harus didukung oleh argumentasi tertulis melalui pemilihan kata-kata yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip dan bahasa hukum kontemporer.

6. Jangan Menyerah

Berperkara di pengadilan seringkali menemukan kejutan yang tidak diduga. Perkara yang menurut kita akan menang, justru malah sebaliknya. Begitu juga argumentasi hukum yang menurut nalar dan nurani kita adalah benar, kadangkala justru malah diputarbalikkan sehingga seolah-olah benar menurut argumentasi lawan dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan.

Untuk itu dibutuhkan keuletan bagi seorang pembela untuk berupaya secara maksimal dalam mematahkan argumentasi yang dapat melemahkan atau tidak mendukung argumentasi yang kita ajukan. Tentunya tetap dalam koridor hukum sebagai acuannya.

Selain itu, meskipun kita harus menghormati atas putusan hakim yang telah ditetapkan, tetap jangan menyerah dan berpangku tangan pada putusan yang telah ditetapkan. Perjuangkanlah ketidak adilan hingga ketidak adilan itu menemukan keadilan.

Maksudnya, ajukan upaya hukum lainnya misalnya banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) maupun upaya-upaya hukum lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah enam strategi dan tata cara memenangkan perkara di pengadilan. Semoga dapat membantu anda dalam upaya mencari keadilan yang memang harus diperjuangkan(law-justice)

Salam Jurnalpasee

Capres 01 Terdiskualifikasi Secara Fakta Hukum, MK Berani Adil ?

Capres 01 Terdiskualifikasi Secara Fakta Hukum, MK Berani Adil ?

Jurnal Pasee    Comment   

Capres 01 Terdiskualifikasi Secara Fakta Hukum, MK Berani Adil ?

Hasil Reformasi ditujukan untuk memperbaiki kondisi negara dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini disebabkan pemerintah sebelum reformasi antara fungsi dan kekuasaan negara bias dengan fungsi dan peran pemerintah. Maka dibangunlah sistem yang memungkinkan publik mengawasi pemerintah sebagai pelaksana ketatanegaraan.

Jurnalpasee - Fakta adanya sumbangan pribadi (Perorangan dan Bukan Badan Usaha) pada dana kampanye Jokowi dalam Pilpres sebesar 19 Miliar menunjukan kejanggalan, karena sebelumnya dalam LHKPN yang dilaporkan oleh Jokowi ke KPK, besarnya kas dan harta Jokowi hanya 6 Miliar, tapi bisa menyumbang sebesar 19 Miliar Dana Kampanye Pilpres. Ini jelas fakta valid yang tidak terbantahkan dan kita lihat apakah Mahkamah Konstitusi berlaku adil dan berani menghukum Capres 01 ini.

Dalam UU TIPIKOR no.20 TAHUN 2001, pada pasal 12 B, menyatakan;

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 C :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima

atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apa yang diungkapkan pengacara Capres 02, Bambang Widjoyanto (BW), tentu berdasarkan pengalaman dia sebagai tokoh anti korupsi dan mantan pimpinan KPK. Baik itu korupsi keuangan atau sistem yang korup. Sehingga perspektif BW, adalah cara pandang secara sistem prosedur. Di dalam kondisi korup, sekecil apapun kesalahan, masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi dan berdampak pada kerugian negara. Negara dalam hal ini dalam perspektif luas, termasuk seluruh rakyat Indonesia, mau itu pendukung pemerintah atau oposisi.

Sebagai perbandingan Tim hukum BUMN pernah mengajukan ke MK bahwa keuangan BUMN harus dipisahkan dari keuangan negara, namun ditolak oleh MK. Struktur organisasi BUMN dan anak perusahaan BUMN adalah satu kesatuan dibawah Kementerian BUMN. Hal ini dibuktikan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat anak perusahaan BUMN harus melalui Kementerian BUMN, termasuk pengangkatan Ma`ruf Amin sebagai Komisaris BNI Syariah jelas menjadi otoritas BUMN dan sama kedudukan status kepegawaiannya antara induk dan anak perusahaan BUMN.

Keuangan anak perusahaan BUMN secara langsung dikategorikan sebagai keuangan negara. Padahal UU Pemilu menyatakan bahwa Capres dan Cawapres tidak menjabat di BUMN, baik di induk maupun di anak perusahaannya. Saat mengisi formulir pendaftaran ke KPU, Cawapres Ma`ruf Amin di form pencalonan tidak menjabat di BUMN, TIDAK DICENTANG oleh Ma`ruf. Artinya Ma`ruf mengakui masih menjabat di anak perusahaan BUMN yang notabene juga adalah BUMN.

Maka secara kontekstual dan subtansial UU Pemilu, Cawapres Maruf Amin tidak memenuhi syarat sebagawai Cawapres, namun oleh KPU tetap diloloskan. Sehingga KPU dianggap melakukan tindak penyalahgunaan UU Pemilu, implikasinya terjadi korupsi prosedur dan penyalahgunaan syarat mendasar serta sistem Pemilu. Apalagi ternyata sudah ada Putusan Mahkamah Agung No 21 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Anak Perusahaan itu juga disebut sebagai BUMN. Fakta itu jelas clear. Sehingga secara hukum kasus Ma`ruf Amin ini sudah selesai dan dia dinyatakan didiskualifikasi.

Dari beberapa hal diatas, KPU sulit berkelit kesalahan fatal yang sudah terjadi. Maka tidak ada alasan dari pihak manapun yang bisa menganulir kesalahan tersebut. Hakim harus melihat secara jernih, konsekwen dan jujur. Maka dari itu belajarlah ke Cawapres Sandiaga Uno, sekalipun UU Pemilu tidak mewajibkan mundur dari Wakil Gubernur, namun untuk menjadi konsistensi Pemilu yang Adil dan Jujur, Sandi dengan jiwa besar berani mundur dari posisi Wakil Gubernur DKI yang sudah dia perjuangkan mati-matian. Sementara Jokowi jangankan mundur, cuti pun dicampur aduk dengan alasan inspeksi ke daerah untuk tugas pemerintahan dan pembangunan.

Dari fakta-fakta hukum yang sudah tak terbantahkan di atas, maka jelas lah bahwa pasangan 02 telah mencederai prinsip kejujuran dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh setiap peserta pemilu, apalagi Jokowi dan Ma`ruf sebagai petahana Presiden serta sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, seharusnya sebagai figur panutan dan suritauladan. Sekarang kalau sudah begini realitanya, tinggal  catatan sejarah dari 260 juta rakyat Indonesia yang akan menguji apakah 9 Hakim MK bernyali memutuskan vonisnya berdasarkan hati nurani dan keadilan, atau tunduk pada tekanan kekuasaan (petahana) ?.(law-justice)

Salam Jurnalpasee