Kivlan Zen, Mantan Jenderal yang Kini Dijatuhi Tuduhan Makar - Jurnal Pasee Blog's

Kivlan Zen, Mantan Jenderal yang Kini Dijatuhi Tuduhan Makar

Kivlan Zen, Mantan Jenderal yang Kini Dijatuhi Tuduhan Makar


( Kivlan Zein )

Nama Kivlan Zen selalu ramai terdengar setiap kali ada demonstrasi dari kubu oposisi, dan bukannya tanpa alasan. Mantan jenderal angkatan darat ini adalah sosok penggerak mobilisasi massa aksi 411 dan 212 yang menuntut pemenjaraan Ahok. Dan kini, sekutu Prabowo Subianto ini dijatuhi tuntutan makar, tapi sebenarnya siapakah pria kelahiran Aceh 73 tahun lalu ini?


Oleh: Aziza Larasati (Mata Mata Politik)

Jurnal Pasee - Nama Kivlan Zen baru-baru ini ramai diperbincangkan. Kivlan Zen adalah mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn), dan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan hoaks dan makar. Kasus Kivlan Zen ini dilaporkan ke kepolisian oleh seseorang bernama Jalaludin asal Serang pada 7 Mei 2019 lalu.
Hal ini adalah buntut dari seruan Kivlan untuk mendiskualifikasi paslon 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin atas sejumlah pelanggaran dan kecurangan pemilu.


Kivlan disangkakan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107
Pengacara Kivlan Zen, Djuju Purwantoro, juga telah mengungkapkan bahwa kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perbuatan makar, dan pemeriksaan terhadap tersangka dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu (29/5).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dikabarkan akan memberikan bantuan hukum kepada Kivlan Zen, serta tokoh-tokoh lainnya yang menghadapi kasus hukum. 

Beberapa tokoh lainnya dari kubu Prabowo-Sandi yang tersandung masalah hukum adalah Eggi Sudjana, Lieus Sungkharisma, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, hingga Amien Rais.
Terkait kasus ini, Kivlan sempat mengatakan, “saya percaya pada Polri sebagai profesional. Semuanya saya serahkan pada Polri,” setelah ia diperiksa beberapa waktu yang lalu.

Namun ia kemudian mengatakan bahwa tuduhan makar terhadapnya salah alamat. “Saya didampingi oleh pengacara saya. Semua berdasar hukum. Tidak ada ucapan saya mau makar.
Makar itu pasal 106, UU pidana barangsiapa yang melakukan upaya untuk mengubah pemerintah dengan cara memakai senjata. Senjata saya mulut masa mau dibilang makar. Kenapa saya dituduh makar? Lalu dibilang saya melarikan diri mau ke Brunei, Jerman,” ujarnya kepada para wartawan.



Kivan Zen sebelumnya juga pernah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar pada akhir tahun 2016 lalu, di mana ia dan enam orang lainnya disebut terlibat dalam Aksi 212 dan diduga akan menggiring massa untuk menduduki gedung MPR/DPR. Kivlan membantah tuduhan itu, dan bahkan mengatakan bahwa ia tidak hadir pada peristiwa tersebut.


Kivlan Zen, bersama Jenderal Nasution dan Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)


KIVLAN ZEN DI BALIK KEBANGKITAN FPI

Mayor Jenderal TNI (Purn.) Kivlan Zen, SIP, MSi, mantan Kas Kostrad (Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat), lahir di Langsa, Aceh, pada 24 Desember 1946 dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Medan.

Ia mengambil jurusan kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara tapi keluar untuk bergabung di Akmil Magelang. Sedari belia, Kivlan sudah aktif berorganisasi. Beberapa organisasi yang pernah ia ikuti adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) pada 1962, sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Medan, Ketua Departemen Penerangan KAMI Medan, dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).

Kivlan lulus Akmil pada tahun 1971 dan bergabung dengan kesatuan Infanteri, Kostrad, Angkatan Darat. Kivlan kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad).

Ia banyak bertugas untuk memberantas pemberontakan, misalnya melumpuhkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1974 dan sempat ditugaskan di Timor Leste. Tugasnya di wilayah-wilayah tersebut adalah dalam rangka untuk penegakan kedaulatan NKRI. Usainya Order Baru dan dimulainya Reformasi, membuat Kivlan dimutasi ke Mabes TNI AD.

Pada tahun 2016, ia berhasil menyelamatkan 18 WNI yang disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf tanpa uang tebusan, dan membebaskan mereka melalui jalur negosiasi.
Kivlan Zen juga telah menerbitkan buku yang berjudul Konflik dan Integrasi TNI-AD.

Hingga hari ini, Kivlan Zen tetap aktif menyuarakan isu-isu terkait kedaulatan NKRI dan kerap mengeluarkan kritik terhadap pemerintah. Hingga ia pun terjerat kasus baru-baru ini pada tahun 2016 dan 2019, di mana ia dituduh melakukan makar dan menyebarkan berita bohong, dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pensiunan Jenderal Kivlan Zen telah menjadi sekutu Prabowo setidaknya sejak awal tahun 1980-an. Ia adalah salah satu pendiri—pada tahun 1998—kelompok milisi Islam Pamswakarsa yang kemudian berubah menjadi Front Pembela Islam (FPI). Ia juga merupakan bekas pemimpin tim kampanye Prabowo dalam Pemilu 2014.


Zen juga disebut-sebut menjadi salah satu tokoh yang mengatur Aksi Bela Islam tahun 2016. Hanya beberapa jam sebelum demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016, Zen ditahan oleh polisi karena diduga berencana melakukan pengkhianatan terhadap Jokowi. Pada bulan April 2017, karena kerumunan massa yang dimobilisasi oleh Fadli Zon dan Kivlan Zen, Ahok kalah dalam Pilgub Jakarta, dari sekutu Prabowo lainnya, Anies Baswedan.

Sejak September 2017, Fadli Zon dan Kivlan Zen telah tampil kembali di belakang layar sebagai tokoh Islam yang berusaha untuk menghidupkan kembali komunisme sebagai sebuah masalah politik. Kivlan Zen bergabung bersama kelompok-kelompok Islam garis keras ketika mereka menyerang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 18 September 2017, ketika LBH melaksanakan acara diskusi dengan para korban selamat pembantaian tahun 1965.

Dan ketika kelompok Islam garis keras melakukan demonstrasi di luar gedung DPR pada tanggal 29 September 2017—yang mengatakan bahwa Jokowi menekan para kelompok Islam garis keras dan membiarkan komunisme bangkit kembali—Fadli Zon berada di sana untuk bertemu dengan mereka dan bersimpati. Sebagai seorang anggota DPR, ia memberikan legitimasi terhadap klaim mereka mengenai kebangkitan komunisme.

Kritik yang dilontarkan pada September 2017 kepada Jokowi, sekali lagi dipimpin oleh para kelompok Islam garis keras. Prabowo menyangkal mendukung kelompok Islam garis keras; namun begitu, mereka membutuhkan dukungannya. Mereka membutuhkan kehadiran Zen ketika mereka menyerang kantor LBH pada tanggal 18 September.

Kepala polisi menjelaskan bahwa polisi mengalami kesulitan ketika menangkap para penyerang tersebut, karena mereka memiliki dukungan dari para pensiunan pejabat militer seperti Kivlan Zen. Fadli Zon bukan hanya secara publik bersimpati dengan para demonstran Muslim radikal pada tanggal 29 September, namun juga beberapa hari sebelumnya memicu kekhawatiran terhadap komunisme, dan menyuarakan dukungannya dalam menampilkan film propaganda anti-komunis Suharto tahun 1984. Serangan kelompok-kelompok Islam garis keras di kantor LBH dan kebangkitan ketakutan akan komunisme tidak akan seberhasil ini, tanpa dukungan dari Zen dan Zon.

Dalam artikel Tirto yang berjudul Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar, penulis Allan Nairn melakukan wawancara dengan Kivlan Zen yang berisi pernyataannya bahwa kasus Ahok adalah berkah yang mendorong gerakan massa.

Dalam artikel tersebut, ia menyatakan bahwa Gubernur Ahok telah memberi “berkah” kepada gerakan tersebut dengan “keseleo lidahnya” terkait Al-Maidah ayat 51. Dalam penampilan mereka di muka publik, para pemimpin gerakan diharuskan mengklaim mereka selamanya terluka oleh ucapan Ahok. Tapi salah satu dari mereka mengakui secara strategis bahwa pernyataan Ahok itu mereka terima dengan senang hati, karena ia memungkinkan FPI dan para sponsornya menggeser perimbangan kekuasaan di Indonesia, melesatkan reputasi mereka dari preman jalanan menjadi pakar agama.

Meskipun Kivlan dipandang sebagai golongan yang cenderung ideologis di antara para jenderal, namun perlu dicatat bahwa banyak rekannya mulai kasak-kusuk terkait menggulingkan Jokowi. Dalam hal ini, Kivlan termasuk dalam sayap moderat.
Kivlan sering disebut-sebut sebagai salah satu orang yang berjasa menciptakan FPI setelah Soeharto jatuh. Dalam percakapan penulis artikel tersebut dengan Kivlan Zen, Kivlan membantah ikut bertanggung jawab merancang FPI, tapi dia terus membahas secara rinci bagaimana kelompok tersebut hanyalah salah satu contoh yang lebih luas dari strategi tentara dan polisi untuk menciptakan kelompok-kelompok sipil binaan—yang kadang bercirikan Islam, kadang tidak—yang dapat digunakan untuk menyerang para pembangkang seraya mencuci tangan aparat.


Kivlan menyatakan bahwa beberapa hari sebelum demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 4 November 2016—dilansir dari artikel tersebut—ia menerima pesan teks dari Mayjen (Purn) Budi Sugiana yang memintanya “untuk ikut serta dan mengambil alih gerakan 411.” Misinya, kata Kivlan, “untuk menyelamatkan Indonesia,” dengan bergabung bersama pemimpin FPI Habib Rizieq di atas mobil komando selama demonstrasi, karena “mereka butuh orang untuk mengambil alih massa (di luar istana), seandainya (Rizieq) ditembak dan mati.”

HUKUM ATAS MAKAR

Arsil, seorang peneliti di Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), mengatakan kepada VoA arti dari makar telah disalahpahami secara luas. Dalam kasus Kivlan, dia pikir kasus makar melenceng terlalu jauh dari hukum.

“Jika, entah bagaimana, dia terbukti memicu demonstrasi kerusuhan yang kemudian menggulingkan pemerintahan, hal itu bisa dianggap sebagai makar,” ujar Arsil.

Dalam sejarah, tuduhan makar telah digunakan terhadap kelompok-kelompok separatis. Pada tahun 2015, anggota dari gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dipenjara karena tuduhan makar karena mengibarkan bendera mereka. “Makarnya sendiri tidak harus berhasil. Hal itu juga bisa didasarkan dari rencana yang terbukti,” ujar Arsil.

Dia menambahkan, tuduhan makar juga telah digunakan sebagai alat politik. “Bisa diartikan seperti itu, tiga tahun lalu, ada penangkapan sejumlah lawan politik Jokowi…”
Arsil mengacu pada penangkapan 10 orang yang diduga telah merencanakan kudeta.(Sumber:Matamatapolitik)

Salam JurnalPasee



Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done