Taiwan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis, Apa Efek Bagi Asia ? - Jurnal Pasee Blog's

Taiwan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis, Apa Efek Bagi Asia ?

Taiwan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis, Apa Efek Bagi Asia ?




Legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan mungkin akan menginspirasi para aktivis, tetapi badan legislatif di negara-negara Asia lainnya masih harus menempuh jalan panjang. Hak LGBT masih sangat terbatas di Asia, di mana banyak negara masih mengkriminalkan hubungan seks sesama jenis. Sementara Taiwan telah mengambil langkah penting, mungkin perlu waktu lama bagi negara-negara Asia lainnya untuk mengejar ketinggalan.

Oleh: Enze Han dan Joseph O’Mahoney (The Washington Post)

JurnalPasee - Taiwan kini resmi menjadi negara pertama di Asia yang mengizinkan dan secara hukum mengakui pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis di Taiwan pertama kali didaftarkan hari Jumat (24/5), kurang dari seminggu setelah badan legislatif pulau otonom tersebut mengeluarkan undang-undang khusus yang memungkinkan pernikahan sesama jenis tanggal 17 Mei 2019. 


Rancangan undang-undang tersebut mencakup bahwa semua hak dan kewajiban sipil Taiwan untuk pasangan menikah akan berlaku bagi pasangan sesama jenis yang sudah menikah. Ini adalah kemenangan bersejarah bagi komunitas LGBT di Taiwan.

Jalan menuju undang-undang baru ini tidak mudah dan mengungkapkan berbagai tanggapan masyarakat Taiwan terhadap hak-hak LGBT. Berikut ini hal-hal yang perlu diketahui untuk memahami bagaimana legalitas pernikahan sesama jenis dimenangkan di Taiwan dan apa artinya bagi hak-hak LGBT di seluruh Asia.

JALAN BERLIKU
Anggota parlemen Taiwan mulai memperkenalkan rancangan undang-undang tersebut tahun 2003. Namun, oposisi yang kuat dari para legislator lain dan banyak masyarakat sipil menghambat kemajuan RUU itu. Tahun 2013, para advokat LGBT telah meluncurkan gugatan untuk hak pernikahan yang setara, disarankan oleh Evan Wolfson, yang memimpin sebagian besar perjuangan kesetaraan pernikahan di Amerika Serikat.

Dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi Taiwan memutuskan bahwa pelarangan pernikahan sesama jenis merupakan pelanggaran atas hak kesetaraan dan kebebasan menikah berdasarkan konstitusi. Pengadilan menginstruksikan lembaga legislatif untuk mengubah undang-undang pernikahan yang berlaku saat itu dalam waktu dua tahun.


Sebagai tanggapan, sebuah kelompok anti-pernikahan gay mendukung referendum tahun 2018 di mana para pemilih menyetujui langkah yang mendefinisikan perkawinan secara khusus antara seorang pria dan seorang wanita, dan melarang revisi hukum pernikahan yang telah ada. Tetapi parlemen Taiwan menolak hasil referendum sebagai tidak konstitusional dan mengeluarkan undang-undang khusus yang mengizinkan “ikatan permanen eksklusif” sesama jenis yang dapat didaftarkan sebagai pernikahan, tanpa mengubah undang-undang pernikahan sipil.

TINDAKAN YUDISIAL VERSUS OPINI PUBLIK
Perdebatan di Taiwan antara legislatif, pengadilan, dan pemilih jauh dari yang terjadi biasanya tentang hak-hak LGBT di seluruh dunia. Di beberapa negara, reformasi pernikahan dilakukan dengan atau karena perubahan generasi yang besar dalam opini publik. Itulah yang terjadi di Irlandia, di mana dalam referendum tahun 2015, 62 persen pemilih mendukung pernikahan sesama jenis yang sah. Demikian pula, dalam referendum tahun 2017 Australia yang tidak mengikat, 61,6 persen pemilih mendukung pernikahan sesama jenis. Dalam dua bulan, parlemen Australia pun mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis.

Di negara-negara lain, pengadilan telah mengesahkan pernikahan sesama jenis, seringkali terlepas dari legislatif maupun opini publik. Itulah yang terjadi di Bermuda, wilayah Inggris di luar negeri yang memiliki otonomi lokal. Para pemilih menolak pernikahan sesama jenis dan bentuk pengakuan alternatifnya yakni ikatan sipil dalam referendum 2016. Tahun 2017 Mahkamah Agung memutuskan bahwa di bawah jaminan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang melarang tindakan diskriminasi, pernikahan sesama jenis harus sah. Namun, dalam tujuh bulan, setelah sekitar setengah lusin pasangan menikah, pemerintah membatalkan kembali undang-undang itu, menggantikan pernikahan dengan kemitraan domestik sebagai gantinya.

Setelah gugatan selanjutnya, Mahkamah Agung Bermuda memutuskan undang-undang baru itu tidak konstitusional tahun 2018. Pernikahan sesama jenis kembali diberlakukan, tetapi pemerintah mengajukan banding.

Mengingat betapa cepatnya opini beralih dalam hal hak LGBT secara umum maupun pernikahan sesama jenis, khususnya di sebagian besar negara maju, pengadilan Bermuda kemungkinan besar akan menang. Secara umum, semakin banyak orang LGBT dan dukungan hak-hak gay dibahas secara publik, semakin mereka diterima secara sosial, semakin sukses pula upaya dalam memenangkan persamaan hak.

AKANKAH ADA EFEK RIAK DI ASIA?
Akibatnya, undang-undang baru Taiwan kemungkinan akan memengaruhi masyarakat di luar pulau tersebut, kemungkinan dengan memotivasi para aktivis di negara lain di kawasan Asia untuk mendorong undang-undang serupa. Para peneliti menemukan bahwa yurisprudensi (case law) dan undang-undang pro LGBT memiliki efek limpahan yang kuat di yurisdiksi negara-negara tetangga, membantu memotivasi aktivis, serta mempengaruhi opini publik dan pembuat kebijakan.

Kita sudah bisa melihat fenomena tersebut terjadi di Asia. Komunitas LGBT Hong Kong meminta pemerintahnya untuk mengikuti Taiwan. Para legislator sepertinya tidak akan mengangkat masalah ini, tetapi hakim mungkin akan tetap mengangkatnya.

Bulan September 2018, setelah Pengadilan Banding Final Hong Kong memutuskan bahwa kemitraan sesama jenis harus diakui secara hukum, pemerintah Hong Kong mulai memberikan visa dependen kepada pasangan sesama jenis. Advokat dapat mengajukan hak pernikahan sesama jenis dengan mengajukan banding terhadap Basic Law and Bill of Rights Hong Kong, yang menjamin hak atas kesetaraan.

Di negara-negara lain, ketentuan konstitusional tentang kesetaraan dan privasi, yang dijamin banyak negara, dapat digunakan untuk mengajukan perubahan hukum.

HUBUNGAN SEKS GAY TETAP ILEGAL DI BANYAK NEGARA ASIA
Sayangnya, hak LGBT masih sangat terbatas di Asia, di mana banyak negara masih mengkriminalkan hubungan seks sesama jenis. Seperti yang ditunjukkan dalam buku berjudul British Colonialism and the Criminalization of Homosexuality: Queens, Crime and Empire, Kerajaan Inggris seringkali memberlakukan undang-undang kriminalisasi hubungan seks sesama jenis pada negara-negara koloninya.

Sebagai contoh, Bangladesh, Brunei, Malaysia, Myanmar, Pakistan, dan Singapura saat ini memiliki undang-undang tersebut di bawah nomor ayat yang sama, 377, yang diberlakukan sebagai bagian dari hukum pidana era kolonial.

Brunei, koloni Inggris hingga tahun 1984, baru-baru ini memperkenalkan undang-undang yang lebih ketat berdasarkan Syariah Islam yang menetapkan bahwa hubungan seks gay dapat dijatuhi hukuman rajam hingga mati. Ketetapan tersebut memicu serangan internasional yang cukup besar. Selebriti kelas dunia seperti George Clooney dan Elton John menyerukan boikot terhadap hotel-hotel yang dimiliki Sultan Brunei. Sultan tampaknya cukup terganggu oleh reaksi sehingga ia secara terbuka menyatakan hukuman mati tidak akan ditegakkan.


Pengadilan mungkin membatalkan beberapa kriminalisasi tersebut. Setidaknya, itulah yang terjadi di India. Setelah pertempuran hukum yang panjang termasuk beberapa putusan dengan efek kontradiktif, bulan September 2018 Mahkamah Agung India memutuskan Ayat 377 tidak konstitusional.

Sementara Singapura telah mencabut beberapa undang-undang kriminalisasi homoseksual, pemerintah Singapura telah mencoba untuk menenangkan kelompok sosial konservatif dengan mempertahankan Ayat 377A, yang mengkriminalisasi “perilaku tidak senonoh,” sambil menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menegakkannya. Para aktivis setempat kini tengah menggugat sikap itu di pengadilan.

Sementara Taiwan telah mengambil langkah penting, mungkin perlu waktu lama bagi negara-negara Asia lainnya untuk mengejar ketinggalan.

Enze Han adalah asisten profesor didepartemen politik dan administrasi publik di Universitas Hong Kong.

Joseph O’Mahoney adalah pengajar politik dan hubungan internasional di Universitas Reading di Inggris.

Keduanya bersama-sama menulis buku berjudul “British Colonialism and the Criminalization of Homosexuality: Queens, Crime and Empire” yang diterbitkan penerbit Routledge tahun 2018.

Salam JurnalPasee.

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done