Wali Nanggroe : Itu Realitas Politik Pasca MoU Helsinki - Jurnal Pasee Blog's

Wali Nanggroe : Itu Realitas Politik Pasca MoU Helsinki

Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malek Mahmud Al-Haytar (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)


Wali Nanggroe : Itu Realitas Politik Pasca MoU Helsinki


Jurnal Pasee - Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malek Mahmud Al-Haytar menegaskan. Pernyataan dan keinginan referendum bagi Aceh yang disampaikan Muzakir Manaf (Mualem), merupakan reaksi dari realitas politik Aceh pasca MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 di Finlandia.

Itu sebabnya kata Wali Nanggroe, tergantung dari sisi dan sudut mana setiap orang memandang dan menilainya. Karena itu, jika kemudian muncul dinamika dalam masyarakat Aceh dan Indonesia, ini menjadi biasa dan lumrah.


“Saya yang menandantangani MoU itu atas nama GAM. Dan hari ini, saya juga menilai serta merasakan sendiri betapa kekhususan Aceh yang tertuang dalam MoU dan turunannya UUPA, masih begitu banyak tersandera,” ungkap Wali Nanggroe Aceh.

Pendapat ini disampaikan Wali Nanggroe Aceh Teungku Malek Mahmud Al-Haytar dalam wawancara khusus dengan Muhammad Saleh dari MODUSACEH.CO, Selasa (28/5/2019) malam di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh.

Menurut Wali Nanggroe, rakyat Aceh harus berani dan jujur pada hati nuraninya, terkait nasib 13 tahun sudah MoU Helsinki. “Mari secara terbuka dan jiwa besar kita kaji dan evaluasi, apakah semua butir-butir MoU Helsinki itu, sudah terlaksana dengan baik dan sempurna,” ungkap Wali Nanggroe Aceh.

Sebaliknya, mantan Perdana Menteri GAM ini pun bertanya, apakah MoU Helsinki dan UUPA hanya satu-satu milik GAM dan dinikmati mantan kombatan serta elit GAM. Atau untuk seluruh rakyat Aceh? “Bahkan, saya sendiri dihujat dan dicaci maki dari berbagai sudut serta kesempatan. Tapi saya tidak marah, karena saya paham mereka tidak mengerti sejarah Aceh dan termakan provokasi pihak-pihak yang ahistoris dengan Aceh,” sebut Wali Nanggroe Aceh.

Begitupun, berbeda dengan mantan kombatan GAM dibawah komando Mualem. Mereka merasakan sendiri kondisi Aceh terkini, terutama realisasi dari MoU dan UUPA. “Nah, MoU itu mengikat para pihak yaitu GAM dan Pemerintah Indonesia. Disaksikan Uni Eropa yang difasilitasi CMI. Jadi, ini bukan perjanjian perdamaian main-main dan tanpa resiko,” sebut Wali Nanggroe Malek Mahmud.

Itu sebabnya, apa yang diutarakan Mualem, merupakan gambaran dari keresahan yang terjadi di akar rumput. Dan, dia menyuarakan itu sebagai sinyal kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia.


“Termasuk datang dan mengadu kepada saya sebagai orang tua mereka. Dan, para mantan kombatan GAM juga marah ketika saya dihina dan caci maki. Tapi, tetap saya redam dan katakan, itulah dinamika politik di alam demokrasi,” ujarnya.(Sumber:ModusAceh.co)

Salam JurnalPasee

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done