Dari Zaman SBY Sampai Jokowi, Redenominasi Rupiah Hanya Wacana - Jurnal Pasee Blog's

Dari Zaman SBY Sampai Jokowi, Redenominasi Rupiah Hanya Wacana

Uang Indonesia (Pixabay)

Dari Zaman SBY Sampai Jokowi, Redenominasi Rupiah Hanya Wacana


Jurnalpasee - Pada Januari 2011 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak menyederhanakan nilai rupiah atau redenominasi. Dari Rp 1.000 direncanakan menjadi Rp 1. 
Bahkan Presiden SBY menunjuk Wakil Presiden Boediono sebagai Ketua Tim Koordinasi Redenominasi.

Bahkan di era Presiden ke-6 itu, tahapannya yakni :
2011-2012 : Sosialisasi
2013-2015 : Masa Transisi
2016-2018 : Penarikan Mata Uang Lama
2019-2022 : Penghapusan Tanda Redenominasi di Mata Uang dan Proses Redenominasi Selesai.
Ide tersebut sudah dengan matang direncakanan Darmin Nasution yang kala itu merupakan Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI).

"Redenominasi sama sekali tidak merugikan masyarakat karena berbeda dengan sanering atau pemotongan uang. Dalam redenominasi nilai uang terhadap barang (daya beli) tidak akan berubah, yang terjadi hanya penyederhanaan dalam nilai nominalnya berupa penghilangan beberapa digit angka nol," kata Darmin kala itu.

Atas restu SBY, dikirimlah sebuah surat yang berisi tentang Rancangan UU tentang Perubahan Harga Rupiah/Penyederhanaan Rupiah atau RUU Redenominasi kepada DPR.

Namun, yang disayangkan kala itu adalah DPR memasukkan RUU Redenominasi pada 2013 menjadi Prolegnas. Padahal di tahun tersebut semua pihak bahkan pemerintah sendiri telah disibukkan oleh masa jelang pemilu di 2019.

Achsanul Qasasi, sebagai Anggota DPR Komisi XI kala itu mengakui rencana penerapan Redenominasi harus kandas karena tidak selesai dibahas.

SBY berganti dengan Joko Widodo sebagai Presiden.

Lama tak disinggung, wacana redenominasi kembali mengemuka ke publik. Perekonomian Indonesia yang mulai stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global, serta pergerakan inflasi yang terjaga menjadi modal untuk kembali mengajukan RUU redenominasi.

Sehingga pada akhirnya, BI di bawah Gubernur Agus Martowardojo pada pertengahan tahun 2017 lalu secara resmi mengajukan redenominasi ke pemerintah. Rencana ini pun sudah sudah menjadi pembicaraan antara Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan bank sentral.

Bahkan, sempat muncul wacana RUU Redenominasi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, menggantikan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sejatinya sudah cukup lama tak menjadi pembahasan bersama parlemen.

Meski demikian, Sri Mulyani justru memutuskan untuk tidak mengajukan RUU Redenominasi ke dewan parlemen dengan alasan belum menjadi prioritas. Pada saat itu, prioritas pemerintah adalah revisi UU KUP.

Maka dari itu, di masa akhir jabatannya Agus Marto kembali meminta kepada Komisi XI untuk mempertimbangkan melakukan pembahasan redenominasi rupiah.

"Jadi kepada bapak dan ibu [komisi XI], bisa dukung redenominasi," tuturnya.

Jokowi sempat mengatakan pada 2017 lalu. Kebijakan redenominasi harus dibahas secara mendalam dan memang butuh diskusi panjang. "Tetap ini diproses sehingga nanti muncul keputusan, tapi semuanya harus dihitung dan dikalkulasi," ucap Jokowi.

"Untuk pelaksanaan ini masih 11 tahun," kata Jokowi.

Bank sentral sendiri telah menyusun timeline dalam proses redenominasi rupiah ini. Sebagaimana yang dilansir dari CNBC, pada 2017 lalu RUU tersebut disahkan maka tahun 2018-2019 merupakan tahun persiapan.

Nah pada 2020-2024 periode transisi di mana waktu untuk memperkenalkan rupiah sebelum dan sesudah redenominasi. Masa lima tahun ini akan digunakan untuk mulai membiasakan penggunaan nilai rupiah yang baru, di mana dalam RUU tersebut akan diatur semua harga barang dan jasa harus ada tabel harga lama dan baru.

Namun sekali lagi maaf, semua hanya wacana.(law-justice)


Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done