Dianggap Penuh Asumsi, TKN Tak Khawatirkan Gugatan BPN - Jurnal Pasee Blog's

Dianggap Penuh Asumsi, TKN Tak Khawatirkan Gugatan BPN


Dianggap Penuh Asumsi, TKN Tak Khawatirkan Gugatan BPN

Sidang gugatan hasil Pilpres 2019 sudah dimulai, dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai meluncurkan tuduhan-tuduhan mereka. Namun kuasa hukum Tim Kampanye Nasional, Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak khawatir, mengatakan gugatan BPN sifatnya asumsi, jadi tidak kuat. Sementara itu pakar politik mengatakan, sikap politik BPN di sidang MK merupakan bentuk konsistensi untuk membangun narasi bahwa kecurangan telah terjadi pada Pilpres 2019.

Jurnalpasee - Sidang Perdana Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas sengketa hasil Pilpres 2019 telah dilaksanakan pada Jumat (14/6). Tim kuasa hukum dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyampaikan permohonan gugatan.

Menindaklanjuti gugatan tersebut, tim KPU sebagai termohon dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf beserta Bawaslu sebagai pihak terkait dijadwalkan untuk menyampaikan tanggapan mereka pada sidang lanjutan yang akan dilaksanakan pada Selasa depan. Ditanyai mengenai perihal ini, Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum TKN mengatakan bahwa dalil-dalil gugatan yang disampaikan pemohon mudah dipatahkan karena berdasar pada asumsi-asumsi yang lemah.

Memberikan keterangan di depan gedung MK pada Jumat (14/6) Yusril mengatakan: “Semuanya dapat dipatahkan. Karena semuanya itu berupa asumsi saja, lemah sekali.” Menurut Yusril tudingan pelanggaran yang disampaikan BPN tidak banyak melampirkan bukti yang kuat.

Sebagai contoh, BPN menyampaikan gugatan mengenai dugaan kecurangaan pemilu di mana Jokowi sebagai petahana dituduh memanfaatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai alat politik untuk meraih suara para pegawai negeri sipil. Bagi Yusril, kemungkinan cara BPN dapat menjabarkan tuduhan ini sudah lemah. Karena BPN perlu membuktikan bagaimana pembayaran THR tersebut dapat mempengaruhi peningkatan jumlah suara dari elemen PNS.

“Kalau terjadi, maka terjadi di mana saja sampai kecurangan itu betul-betul terjadi terstruktur dan terukur? Tidak bisa hanya berasumsi,” lanjut Yusri.

Tuduhan lain yang menurut Yusril kurang memiliki dasar adalah gugatan BPN yang mengungkit permasalahan ajakan Jokowi untuk menggunakan pakaian berwarna putih pada saat hari pemilu.  “Apa hubungannya orang yang pakai baju putih, baju hitam, terus memilih di kotak suara. Bagaimana cara membuktikannya. Jadi masih asumsi-asumsi dan belum bukti yang dihadirkan,” sanggahnya.

Sementara itu, Adi Prayitno sebagai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menjelaskan bahwa sikap politik BPN di sidang MK merupakan bentuk konsistensi untuk membangun narasi bahwa kecurangan telah terjadi pada Pilpres 2019.

“Satu sikap politik yang sengaja ditunjukkan ke publik untuk membangun heroisme dalam politik. Intinya, hanya kecuranganlah yang membuat 02 kalah. Narasi politik ini begitu kentara di sidang perdana MK,” ujar Adi saat memberikan keterangan pada Minggu (16/6).

Oleh karena itu, Adi mengharapkan agar pada sidang pemeriksaan nanti BPN lebih berfoku kepada ranah hukum. Adi juga berharap agar BPN dapat menjabarkan tuduhan dalam gugatan mereka dengan alat bukti dan argumentasi yang sahih.

Mendukung pernyataan Adi, Aisah Putri Budiarti yang merupakan seorang Penelitik Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyampaikan bahwa dalil gugatan yang diajukan BPN lebih menununjukkan keinginan untuk mengangkat kembali polemik lama terkait kecurangan pemilu. Menurut Putri, isi gugatan BPN akan lebih berfokus kepada data-data mengenai kecurangan pemilu jika memang tim hukum BPN percaya Prabowo-Sandi telah dicurangi dalam pelaksanaan pemilu. Namun ia menekankan bagaimana gugatan yang disampaikan BPN justru melebar ke berbagai pembahasan seperti jabatan Maruf Amin di BUMN, keberpihakan PNS, dan pelanggaran dana kampanye.


Putri mengatakan, “Karena melihat potensi (mereka) menang melalui MK lemah, saya berasumsi kalau BPN mau membangun asumsi ke publik bahwa pemerintahan Jokowi curang dan berkinerja buruk, sehingga jika mereka kalah maka ini dikarenakan kecurangan yang dikatanya sebagai sistematis itu.”

Oleh: Nur Hidayati (Mata Mata Politik)

Salam Jurnalpasee

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done