KUASA HUKUM : PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN SOENARKO DINILAI GANJIL - Jurnal Pasee Blog's

KUASA HUKUM : PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN SOENARKO DINILAI GANJIL

Eks Danjen Kopassus Soenarko

KUASA HUKUM : PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN SOENARKO DINILAI GANJIL


JurnalPasee - Pengacara mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko mempertanyakan proses penangkapan dan penyidikan terhadap kliennya yang dituduh menyelundupkan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine terkait aksi kerusuhan 22 Mei.

Pasalnya, anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Stategis (BAIS) TNI turut serta dalam proses pemeriksaan Soenarko di Markas Puspom TNI di Cilangkap, Senin (20/5/2019).

“Saat Pak Soenarko diperiksa di Kodam, ada dua BIN dan BAIS di lokasi,” ujar Tim Kuasa Hukum Soenarko Samuel Lengkey, seperti dilansir tribun-medan.com, Jum’at (31/5).

“Yang lucunya, mereka wawancara penggalian informasi terhadap Pak Soenarko,” sambungnya.

Samuel mengatakan, sejauh ini pihaknya memang belum secara detail mengembangkan kejadian tersebut.

Namun, jika nantinya kasus ini berlanjut ke persidangan, Samuel memastikan tim kuasa hukum Soenarko akan mengungkap kejadian tersebut.

“Nanti kami akan cari tahu apa kewenangan mereka, baik saat di Kodam Jaya maupun saat di bandara, karena waktu di bandara juga ada BIN dan BAIS,” ungkap Samuel.

Samuel menjelaskan, fungsi BIN dan BAIS yang merujuk pada Undang-undang No 17 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden No 90 Tahun 2012 tentang fungsi BIN dan BAIS, kehadirannya diperlukan saat adanya ancaman terhadap negara.

“BIN dan BAIS enggak punya kewenangan dan fungsi terhadap penegakan hukum. Pertanyaannya, kok ada di situ (saat penangkapan dan penyidikan)?” tanya Samuel.

Namun, Samuel belum mau memaparkan langkah apa yang akan diambil pihaknya terkait hal tersebut.

“Kita lihat saja nanti, kami belum kembangkan, tapi sampai saat ini ya itu yang kami temukan, ada BIN dan BAIS. Ini kan janggal,” papar Samuel.

Ferry Firman Nurwahyu, kuasa hukum Soenarko lainnya, menampik semua tuduhan terhadap kliennya. Baik tuduhan dugaan makar berupa penyelundupan senjata api tipe M16 A1 dan M4 Carbine ke Indonesia, maupun merencanakan kerusuhan pada aksi demonstrasi menolak hasil Pilpres 22 Mei.

“Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko tidak pernah melakukan, tidak pernah menyuruh melakukan, dan tidak turut serta melakukan perbuatan,” ujar Ferry.

“Atau terlibat kericuhan dalam aksi massa pada tanggal 22-23 Mei 2019,” sambungnya.

Ferry pun menyampaikan 11 poin bantah terkait surat yang dikeluarkan Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/98-5a.Subdit I/V/2019/Dit Tipidum, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 18 Mei 2019.

Poin-poin tersebut antara lain membantah Soenarko tidak pernah memasukkan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine ke Indonesia.

Tidak pernah membuat senjata api, tidak pernah menerima ataupun mencoba memeroleh senjata api yang dimaksud, serta tidak pernah membawa dan mempunyai persediaan pasarnya, atau memiliki senjata api tersebut.

“Kalau mau menyelundupkan masa cuma satu (senjata api)? Itu pun senjatanya sudah busuk dan berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh polisi (saat gelar barang bukti),” papar Ferry.

Tim kuasa hukum juga turut mengutarakan bantahannya terkait adanya ancaman pembunuhan terhadap empat pejabat negara.

“Yang diberitakan secara luas di media massa merupakan pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan serta telah menimbulkan keresahan di masyarakat,” tutur Ferry.

Diketahui, Soenarko ditangkap pada Senin (20/5/2019) malam, terkait dugaan penyelundupan senjata api yang disebut-sebut akan digunakan pada aksi demonstrasi 22 Mei.

Penangkapan terhadap Soenarko baru diketahui publik keesokan harinya, Selasa (21/5/2019). Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko telah ditahan di Rutan Guntur. Selain Soenarko, Mabes TNI juga menahan seorang prajurit TNI aktif, Praka BP.

Sisriadi mengatakan, pada Senin malam, penyidik dari Mabes Polri dan POM TNI telah melakukan penyidikan terhadap Soenarko dan Praka BP. Penyidikan dilakukan di Markas Puspom TNI, Cilangkap.

“Hal ini dilakukan karena salah satu oknum yang diduga pelaku berstatus sipil (Mayjen Purn S), sedangkan satu oknum lainnya berstatus militer (Praka BP),” kata Sisriadi, Selasa.

Selesai penyidikan, mantan petinggi pasukan elite Kopassus tersebut langsung ditahan.

Mayjen (Purn) Soenarko dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Senin (20/5/2019) oleh seseorang bernama Humisar Sahala. Ia diduga mengarahkan sejumlah orang untuk mengepung Istana Negara dan gedung KPU pada aksi unjuk rasa yang rencananya digelar Rabu (22/5/2019).

“Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana serta kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak, dan provokasi tentara pangkat tinggi sudah bisa dibeli,” ujar pelapor bernama Humisar Sahala di Bareskrim Polri, Jakarta.

Arahan Soenarko tersebut terekam dalam video berdurasi sekitar 2,5 menit yang beredar di media sosial. Soenarko yang mengenakan kemeja merah marun bergaris vertikal hitam tampak duduk di sebuah kursi dan berdialog dengan sejumlah orang.

“Kalau tanggal 22 diumumkan Jokowi menang, kita lakukan tutup dahulu KPU, mungkin ada yang tutup Istana dengan Senayan, tapi dalam jumlah besar. Kalau jumlah besar, polisi juga bingung. Kalau tentara, yakin dia tidak akan bertindak keras,” ujar Soenarko.

Menurut Humisar, pernyataan Soenarko tersebut membuat keresahan di masyarakat. Selain itu, Sunarko juga diduga mengadu domba pemerintah dengan masyarakat.

“Sebagai purnawirawan TNI tidak sepatutnya Soenarko memberikan arahan demikian,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu memperkirakan senjata Soenarko bukanlah hasil selundupan dari luar negeri. Melainkan senjata hasil rampasan perang di wilayah Indonesia.

Ryamizard juga yakin senjata itu tidak digunakan Soenarko untuk membunuh.

Menurut dia, Soenarko memang berpengalaman di medan perang. Ia banyak terlibat di wilayah konflik seperti Timor Timur, Papua, hingga Aceh.


Karena itulah, Ryamizard yakin senjata milik Soenarko merupakan hasil rampasan perang yang pernah ia jalani.

“Soenarko itu di bawah saya dua, tiga tahun. Dia sudah pengalaman di Papua, tim-tim Aceh segala macam. Dia punya senjata merampas ya, senjatanya rampasan,” ucap Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Kamis (30/5/2019).

“Jadi kalau katanya mau membunuh pejabat, saya rasa jauhlah,” sambung mantan KSAD itu.

Ryamizard meminta semua pihak agar tidak khawatir. Menurut dia, ancaman tersebut hanya gertakan sesaat. Ia pun berharap sesama anak bangsa tidak ada lagi keributan dalam menjalani pesta demokrasi ini.(sumber:pembawaberita.com)


Salam JurnalPasee

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done