Indonesia : Militer dan Kebangkitan Politik Mobilisasi Massa - Jurnal Pasee Blog's

Indonesia : Militer dan Kebangkitan Politik Mobilisasi Massa


Indonesia : Militer dan Kebangkitan Politik Mobilisasi Massa


Militer mengangkat wacana bahwa “musuh” telah melemahkan struktur politik, ekonomi, dan sosial Indonesia melalui ancaman teroris terus-menerus, radikalisasi pemuda, kebangkitan komunis, dan oleh perusahaan asing yang mengekstraksi sumber daya alam Indonesia. Semua ini terjadi dengan kedok pertahanan total yang mengaburkan politik mobilisasi massa yang tengah terjadi dan dengan demikian memicu sentimen publik, positif maupun negatif. Artikel ini membahas agenda-agenda yang cenderung terpisah satu sama lain dan mengeksplorasi bagaimana mereka dapat saling bertentangan.

Oleh: Muhamad Haripin (Kyoto Review)

JurnalPasee - Indonesia bersiap untuk “perang!” Masa kejayaan “perdamaian dividen” setelah penyelesaian konflik Aceh tahun 2005 tampaknya telah berakhir. “Musuh” telah berhasil melemahkan struktur politik, ekonomi, dan sosial Indonesia melalui ancaman teroris terus-menerus, radikalisasi pemuda, kebangkitan komunis, dan oleh perusahaan asing yang mengekstraksi sumber daya alam Indonesia.

Hal ini terjadi secara nyata dan secara bersama-sama menawarkan gambaran yang relevan tentang Indonesia kontemporer, setidaknya menurut pihak militer. Mengingat hal ini, militer telah menetapkan agenda yang ambisius untuk mempertahankan negara sekaligus integritas teritorialnya.

Di satu sisi, terdapat modernisasi persenjataan. Tujuan sejak lama itu bertujuan meningkatkan kemampuan pertahanan yang kian pesat pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2014. Kekuatan Pokok Minimum (MEF), cetak biru yang mendesak para pemangku kepentingan yang relevan untuk bekerja sama menuju militer Indonesia yang lebih kuat dan modern, siap memberikan pedoman.

Ini adalah obat mujarab bagi para pemangku kepentingan nasional dan pemasok internasional karena akan merevitalisasi industri strategis dan kerja sama internasional. Inti yang mendasari MEF telah memperjelas masalah utamanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak aparatur telah mengalami periode operasional yang lama dan banyak personel telah meninggal atau mengalami cedera karena kecelakaan yang berkaitan dengan militer . Namun di samping ini terdapat motif politik ketika SBY menawarkan anggaran yang murah hati dengan harapan memperkuat dukungan militer. Semua ini terjadi pada saat tumbuhnya kesadaran akan ketidakstabilan regional dan meningkatnya persaingan kekuasaan yang menyebabkan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat dikesampingkan di kawasan ini.

Di sisi lain, terdapat sebuah langkah untuk mempromosikan agenda “bela negara.” Didalangi oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, bela negara bertujuan untuk menyalakan patriotisme di kalangan masyarakat. Memelopori proyek ini, kementerian pertahanan mengedukasi mengenai Pancasila, yang menargetkan kelompok-kelompok sipil yang beragam serta mengajarkan sejarah dan politik nasional, hingga melakukan sesi pelatihan luar ruangan bergaya militer.

Semua ini terjadi dengan kedok pertahanan total yang mengaburkan politik mobilisasi massa yang tengah terjadi dan dengan demikian memicu sentimen publik, positif maupun negatif.

Artikel ini membahas agenda-agenda yang cenderung terpisah satu sama lain dan mengeksplorasi bagaimana mereka dapat saling bertentangan.


MEMPERJUANGKAN MODERNISASI


Ketika Indonesia menghadapi ancaman yang akan segera terjadi dan potensial, Indonesia telah berupaya untuk meremajakan kemampuan pertahanan dan industri strategis nasional. Upaya tanpa henti dalam memodernisasi militer dapat dipandang sebagai upaya mengejar ketinggalan dengan profil Indonesia yang terus berkembang sebagai salah satu kekuatan yang meningkat di Asia Pasifik.

Berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang “bebas dan aktif”, doktrin internasionalis yang sudah lama berdiri di Indonesia, tidak memihak dan justru mempertahankan kerja sama yang bermanfaat, telah dimainkan sementara aparatur negara Indonesia, kementerian pertahanan, dan angkatan bersenjata telah berusaha untuk sumber teknologi militer mutakhir dari berbagai produsen senjata top.

Selanjutnya, tahun 2012 pemerintah memperkenalkan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan (UU No. 16, Tahun 2012), undang-undang yang banyak diharapkan akan menimbulkan perubahan positif dalam pelaksanaan pengadaan pertahanan.

Salah satu mandat pentingnya adalah membentuk komite antar-departemen, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Indonesia, yang berada di bawah naungan presiden. Undang-undang tersebut menetapkan peran KKIP sebagai “komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan sinkronisasi industri pertahanan.” Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transfer teknologi yang tepat untuk industri nasional akan menyertai pengadaan asing, dan mencari cara menuju produksi bersama dengan negara-negara penghasil senjata yang ditunjuk dalam industri pertahanan.

Kementerian Pertahanan juga telah melakukan restrukturisasi organisasi, sebuah langkah yang dianggap vital dalam menghadapi gejolak di masa depan di kawasan ini dan kemungkinan eskalasi global. Perubahan yang dilakukan termasuk mendirikan divisi intelijen dan cabang-cabang setempat kementerian di seluruh Indonesia. Upaya-upaya untuk memperkuat postur pertahanan dilakukan dengan menyiapkan komando gabungan wilayah pertahanan (kogabwilhan), memperkuat angkatan laut dan udara, dan memperkuat kemitraan dengan beberapa pemain regional.

Militerisasi Kepulauan Natuna, yang terletak di kawasan perbatasan barat laut Indonesia, menggambarkan sikap tersebut dengan tepat. Pemerintah menempatkan persenjataan untuk menangkal potensi pelanggaran teritorial, sementara militer telah berjanji untuk memantau daerah tersebut. Tanpa secara eksplisit menyebutkan ancaman (agar tidak menciptakan ketegangan diplomatik yang tidak produktif), Indonesia membingkai militerisasi sebagai bagian dari rencana nasional multi-tahun untuk memperkuat perbatasan nasional.

Banyak pihak yang percaya bahwa pemerintah memainkan strategi lindung nilai untuk melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mengamankan kedaulatan politik dan integritas teritorial Indonesia, termasuk secara proaktif memperkuat dan membangun kerja sama pertahanan baru dengan kekuatan besar dan negara-negara tetangga.

ALIANSI TRADISIONAL

Pada dasarnya, “bela negara” bukanlah konsep baru atau terobosan, namun tindakan menjadikannya arus utama adalah langkah baru. Sejak sekolah dasar, setiap warga negara Indonesia umumnya fasih dalam hal Pancasila dan tentang relevansinya bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, dengan cara saat ini, bela negara terutama, paling tidak secara normatif, dikemas kembali untuk memperkuat kesetiaan rakyat dan apresiasi publik terhadap ideologi negara sesuai dengan garis interpretasi militer.

Kementerian Pertahanan memegang peran penting dalam mengoordinasikan penyebaran ideologi bela negara. Mereka telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari kantor pemerintahan, sektor swasta, universitas, dan organisasi sosial setempat dalam sesi kelas, yang tidak hanya mencakup kuliah tetapi juga latihan fisik yang sebagian terinspirasi oleh pelatihan militer. Misalnya, para peserta akan diberikan seragam gaya militer dan diminta untuk menyanyikan lagu-lagu patriotik saat melakukan latihan fisik. Melalui program yang cukup ambisius itu, kementerian telah menyatakan untuk merekrut lebih dari seratus juta kader bela negara dalam sepuluh tahun ke depan.

Mengenai masalah perang proksi, seperti yang diuraikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Komandan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam ceramah mereka kepada para mahasiswa dan pada pidatonya di acara-acara kenegaraan formal, keadaan “Indonesia saat berperang” saat ini bersifat sangat kritis. Tidak ada obat penawar yang lebih baik untuk mempertahankan negara dari perang generasi keempat, atau yang secara religius diciptakan oleh militer, perang proksi, selain menjejali warga negara dengan patriotisme.

Militer mati-matian mencari bantuan dari aliansi mereka yang berbakti, militan, dan penuh kepercayaan: “massa yang tercerahkan,” karena “musuh” tidak dapat dengan mudah diidentifikasi atau dikalahkan. Musuh yang tidak terlihat dan berada di mana-mana ini akan menyerang Indonesia di berbagai bidang dan siap melancarkan serangan mematikan dengan berbagai metode, seperti infiltrasi komunisme dan ideologi liberalisme pada generasi muda, kampanye LSM internasional menentang proyek pembangunan pemerintah, dan upaya sistematis untuk melarang Indonesia mengekspor komoditas, dan lain sebagainya.

Politik mobilisasi massa sangat penting dalam agenda pemerintah Indonesia. Ryamizard dan Jenderal Gatot sangat serius dengan proyek pembangunan bangsa yang luar biasa ini. Keduanya meyakini pembacaan baru Pancasila dan kader bela negara yang berkomitmen penuh adalah senjata ampuh untuk melindungi Indonesia. Namun, seorang pakar berpendapat bahwa narasi perang proksi harus dilihat sebagai upaya putus asa oleh tentara untuk menjaga tempat mereka dalam prioritas pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo saat ini dalam membangun negara sebagai “pusat kelautan global.”

MEMBELA RAKYAT

Politik mobilisasi massa telah memperumit prospek proyek MEF yang sedang berlangsung karena bela negara akan menyerap sebagian dari anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pertahanan. Perbedaan ini mengkhawatirkan karena cadangan fiskal Indonesia sudah dibebani dengan subsidi negara yang besar, belum lagi inefisiensi dan korupsi yang telah menghambat implementasi kebijakan.

Kementerian Pertahanan menyatakan anggaran yang dialokasikan adalah 45 miliar rupiah untuk tahun 2015-2016. Komisi 1 DPR yang berurusan dengan pertahanan, intelijen, dan urusan luar negeri, mengajukan pertanyaan tentang masalah anggaran dan legalitas bela negara. Tetapi hal ini disambut dengan sanggahan standar dari kementerian pertahanan. Namun mengesampingkan masalah anggaran, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan politik mobilisasi massa.

Meskipun pelatihan bela negara telah menangkap sentimen publik, bersama dengan itu terdapat efek yang mengkhawatirkan semangat bangsa: Lingkungan keragaman sosial dan toleransi agama di Indonesia. Selain menjadi instrumen untuk memerangi infiltrasi asing, radikalisme, komunisme dan sebagainya, politik mobilisasi massa tampaknya telah dikerahkan untuk secara agresif merusak gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Selain itu, komunitas minoritas agama yang dianggap sesat juga menjadi sasaran ajaran bela negara. Minoritas dianggap telah mengancam ketertiban umum dan keharmonisan sosial, mengingat pandangan mereka yang berbeda tentang masalah agama dan sejumlah masalah lainnya.

Indonesia perlu memahami konsekuensi yang lebih luas dari mobilisasi massa dan dampaknya pada profil internasional. Negara-negara lain di kawasan ini mungkin memahami bagaimana pembangunan bangsa secara inheren bermanfaat.

Patriotisme, dalam arti yang lebih luas, adalah mantra yang kuat untuk mencapai berbagai tujuan, sekaligus meningkatkan moral tentara dan masyarakat umum. Namun, proliferasi patriotisme baru di Indonesia saat ini adalah hasil dari kecemasan bangsa dan “rasa tidak aman yang mendalam” dalam mewujudkan kontradiksi antara penilaian yang berharga dari luar negeri dan berbagai masalah yang dihadapi rakyat di dalam negeri, misalnya  ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan korupsi yang merajalela. Karena itu, politik mobilisasi massa menawarkan gambaran yang jelas; salah satu proklamasi diri dan narsisme nasional, daripada ekspresi kepercayaan diri dan perayaan atas kekuatan rakyat yang sesungguhnya.

Merekrut lebih banyak kader bela negara juga akan menyiratkan aspirasi abad pertengahan untuk masa depan Indonesia. Orang-orang pasti akan bertanya-tanya bagaimana proyek ini dapat membawa manfaat bagi bangsa dan wilayah dalam jangka panjang. Apakah Indonesia kini bersiap menghadapi permusuhan?

Militer Indonesia memiliki sejarah panjang intervensi politik dalam kehidupan publik. Sementara beberapa pakar telah dengan tepat menyatakan keraguan bahwa tanda-tanda pergantian otoriter terlihat di Indonesia saat ini , kekhawatiran tentang politik mobilisasi massa yang didalangi oleh militer tidak boleh diabaikan. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa demokratisasi yang belum disertai dengan reformasi substansial atas institusi militer Indonesia mungkin dapat menyeret kembali bangsa ini ke era pemerintahan represif.

Kita tidak boleh lupa bahwa sejarah keterlibatan militer dalam politik Indonesia memang ditandai dengan warna merah dan juga pertumpahan darah.(sumber:matamatapolitik)

Salam jurnalPasee

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done