Jokowi Makin Otoriter, Lemahkan Demokrasi Indonesia - Jurnal Pasee Blog's

Jokowi Makin Otoriter, Lemahkan Demokrasi Indonesia


Jokowi Makin Otoriter, Lemahkan Demokrasi Indonesia


Democracy Index 2017 yang dirilis The Economist mencantumkan, dari 167 negara yang disurvei, penurunan terbesar dalam kebebasan demokrasi terjadi di Indonesia. Peringkat demokrasi Indonesia turun dari peringkat ke-48 di dunia ke peringkat ke-68 hanya dalam waktu satu tahun.

Jurnalpasee - Seperti yang ditulis Madeline Albright dalam sambutannya yang brilian tentang bangkitnya rezim otoriter Fascism: A Warning diktator Italia (Benito) Mussolini pernah dikutip mengatakan bahwa dalam upaya mengumpulkan kekuatan, adalah bijaksana untuk melakukannya dengan cara seperti mencabut bulu-bulu seekor ayam cabutlah bulu demi bulu. Yang dia maksud adalah, “tiap kokok kesakitan si ayam tak akan terdengar terlalu sering, dan seluruh proses (pencabutan bulu yang menyakitkan) dijaga agar sesenyap mungkin.”

Eric Posner, seorang profesor hukum Amerika terkemuka di University of Chicago Law School, juga mengamati semakin banyak pemimpin di komunitas negara-negara demokratis yang mempraktikkan apa yang disebut “mencabuti bulu ayam.”

“Saya pikir apa yang orang khawatirkan, ketika Anda melihat negara-negara lain yang telah tergelincir ke dalam otoriterianisme, apa yang terjadi adalah bahwa para pemimpin negara-negara itu telah melakukannya (menjadi otoriter) secara bertahap, dan ketika mereka melakukan beberapa hal (kecil) pada awalnya, sehingga orang-orang tidak menentang yang mana (hal-hal kecil ini) meningkatkan kekuatan mereka. Begitu mereka memiliki lebih banyak kekuatan, mereka dapat melakukan lebih banyak hal, mengambil tindakan lebih banyak.”

Mengenai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dia juga pernah berkomentar, “(Negara) Anda bisa berubah menjadi rezim otoriter tanpa krisis nyata yang pernah terjadi, dan saya pikir itulah yang seharusnya menjadi fokus semua orang.”

Di Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita yang berjuang untuk penggulingan Suharto 20 tahun yang lalu dan mencari inspirasi ke dunia Barat kini tengah menonton polah tingkah politisi sayap kanan di Amerika Serikat, Eropa dan di tempat lain dengan kekaguman yang nyaris terang-terangan. Sedihnya, bagi para aktivis dan politisi pro-demokrasi seperti saya, suar untuk liberalisme telah redup tanpa dapat dijelaskan.

Sayangnya, kita bukan hanya penonton. Orang-orang Indonesia, meskipun perlahan-lahan, menyadari bahwa praktik Perang Dingin dengan menggunakan tank, peluru dan kudeta istana untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan sudah ketinggalan jaman.

Politisi yang terlalu ambisius di tengah-tengah kita tidak membutuhkan militer seperti sebelumnya: sebaliknya, mereka membuat catatan dari buku pedoman para pemimpin di negara-negara demokrasi lainnya yang disebut pemimpin otoriter terpilih yang menggunakan institusi demokrasi untuk melemahkan atau menghancurkan demokrasi.

Berbagai laporan mengenai kemunduran yang demokratis di Indonesia mungkin mengejutkan, terutama bagi mereka yang melihat dari luar. Citra presiden kita, Joko Widodo (Jokowi), adalah pendatang baru politik yang santai dan kasual. Sebagai mantan penjual furnitur dari Jawa Tengah, Pak Jokowi adalah karakter yang mirip Forrest Gump, yang memainkan peran superstar dalam sesuatu yang mirip dengan film Mr. Smith Goes To Washington: tersandung hampir secara tidak sengaja ke dalam pekerjaan kepresidenan, memiliki niat terbaik untuk rakyatnya, dan seolah-olah berusaha membalikkan tatanan lama politik elitis.


Seperti di Hollywood, kenyataan politik di balik kisah yang diceritakan sering kali sangat bertentangan dengan citra dan narasi yang disajikan di hadapan kita untuk kita percayai. Ini tercermin dalam Democracy Index 2017 yang dirilis The Economist: dari 167 negara yang disurvei, penurunan terbesar dalam kebebasan demokrasi terjadi di Indonesia, turun dari peringkat ke-48 di dunia ke peringkat ke-68 dalam periode hanya satu tahun.

MEMBALIKKAN NORMA-NORMA DEMOKRASI

Sejak berkuasa lebih dari empat tahun yang lalu, Pak Jokowi telah secara terbuka mendukung bergulirnya norma-norma demokrasi atau, melalui tindakan penghilangan, memungkinkan para pemain yang kuat di dalam cabang pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudisial untuk melakukan hal yang sama lebih seringnya begitu tanpa melakukan protes dalam otoritas moralnya sebagai presiden.

Hasilnya sejauh ini? Dalam pergeseran otoriter yang mengingatkan kita pada era Soeharto, pemerintah telah memberikan dirinya sendiri kewenangan diskresi yang lebih besar untuk mencekal organisasi masyarakat sipil, dan karenanya mengancam kebebasan berserikat; dalam undang-undang pidana baru yang disponsori oleh sekutu politik Jokowi yang dapat segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Yang segera menyusul adalah tindakan kejam untuk membatasi hak-hak minoritas agama; kebebasan berbicara juga telah diserang sebagai akibat dari revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang didukung oleh Jokowi, yang telah digunakan beberapa kali untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah. Dan yang terakhir, independensi kantor jaksa agung, serta agen anti-korupsi, telah dikompromikan oleh pemerintahan Jokowi dengan tujuan mengintimidasi politisi oposisi dan aktivis pro-demokrasi.

Faktanya adalah, orang Indonesia sangat peduli dengan demokrasi mereka, namun Jokowi tetap menjadi tokoh populer secara membingungkan. Dan teka-teki ini juga membawa konsekuensi: menurut sebagian besar survei, Jokowi adalah kandidat yang disukai untuk memenangkan pemilihan presiden bulan April (artikel ini ditulis pada bulan Januari 2019, red).

Bagian dari alasan popularitas Jokowi yang terus berlanjut, di samping kepribadiannya yang santai dan sederhana ala Jawa, adalah industri media lokal yang patuh. Faktanya, konglomerat Indonesia mendominasi outlet media melalui televisi, radio, dan surat kabar.

Ingin melestarikan dan memperluas kerajaan bisnis mereka di luar media, konglomerat pemilik media memahami nilai menjilat dengan presiden dan pemerintahannya. Sebagai contoh, ketika seorang taipan ditanyai oleh staf seniornya tentang kebijakan editorial surat kabar itu, jawabannya adalah “Anda dapat meliput dan melaporkan apa pun yang Anda inginkan tanpa campur tangan saya. Tetapi ada pengecualian. Pastikan Anda tidak pernah mengkritik presiden.”

Alasan lain di balik peluang Jokowi untuk menjadi presiden selama dua periode adalah saingannya, Prabowo Subianto. Fakta bahwa ia adalah seorang pensiunan jenderal dengan karir militer yang berwarna, dan ia pernah menjadi bagian dari keluarga Soeharto, memberi tim kampanye Jokowi amunisi untuk menggambarkan lawan sang petahana sebagai diktator yang sedang mengintai jabatan. Prabowo adalah tandingan sempurna bagi Jokowi karena petahana terus menumbuhkan citranya sebagai pro rakyat.
Namun, ironisnya, apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa sejumlah besar penasihat presiden, orang kepercayaan dan anggota kabinet utamanya adalah tokoh yang berasal dari rezim otoriter Soeharto yang berkuasa selama 30 tahun yang menjelaskan, dalam banyak hal, naluri otoriter pemerintahan Jokowi.

Jika Jokowi resmi menang dalam pemilihan tahun ini, maka sah saja untuk memprediksi bahwa demokrasi Indonesia akan terus menurun.

Oleh: Rizal Ramli (The Business Time)
Penulis adalah mantan menteri keuangan, menteri koordinator ekonomi, dan terakhir kali menjabat sebagai menteri koordinator urusan kelautan Indonesia.

Salam Jurnalpasee

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done