Keraguan Prabowo Terhadap Mahkamah Konstitusi - Jurnal Pasee Blog's

Keraguan Prabowo Terhadap Mahkamah Konstitusi




Keraguan Prabowo Terhadap Mahkamah Konstitusi


Di tengah gugatan mereka terhadap hasil Pilpres 2019, kubu capres oposisi Prabowo Subianto, telah menyerukan kekuatiran tentang keberpihakan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dua orang asing, Björn Dressel dari Australia National University dan Tomoo Inoue dari Universitas Seikei di Jepang, mengadakan penelitian tentang riwayat keberpihakan MK dan posisi mereka terhadap politik dan pemerintah. Berdasarkan data dari tahun 2004-2016, dalam 75 persen keputusannya, MK menempatkan pemerintah sebagai pihak yang kalah.

Oleh: Björn Dressel (The Conversation)

Jurnalpasee - Awan badai politik tampaknya akan kembali berkumpul di atas Mahkamah Konstitusi Indonesia. Calon presiden oposisi yang kalah di Pilpres 2019, jenderal purnawirawan Prabowo Subianto, sekali lagi menggugat kemenangan capres petahana Joko “Jokowi” Widodo di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain menuduh Jokowi melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019, Prabowo juga menuntut MK mendiskualifikasi Jokowi dan menyatakan dirinya sebagai pemenang. Sebelumnya Prabowo telah mengajukan gugatan serupa ketika ia kalah dari Jokowi dalam Pilpres 2014.

Dengan demikian, sekali lagi Mahkamah Konstitusi diminta untuk bertindak sebagai wasit independen dalam kontes politik tertinggi di Indonesia. MK tidak hanya akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden, tetapi juga yang lebih penting ialah masa depan demokrasi Indonesia ketika legitimasi proses pemilu sedang dipertaruhkan.

Sejumlah pihak memiliki keraguan tentang apakah Mahkamah Konstitusi akan mampu memberikan keputusan secara tidak memihak. Sejak penangkapan beberapa hakim pengadilan, termasuk mantan Ketua MK Akil Mochtar karena suap tahun 2013, publik menjadi tidak percaya pada institusi tersebut. Pengacara Prabowo, Bambang Widjojanto, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menyuarakan keprihatinannya.

Namun, penelitian terbaru Björn Dressel bersama Tomoo Inoue dari Universitas Seikei di Jepang dapat memberikan harapan bagi kubu Prabowo karena temuan menunjukkan bahwa independensi Mahkamah Konstitusi dari pemerintah masih tetap terjaga utuh. Berdasarkan analisis empiris terhadap kinerja pengadilan antara tahun 2004 dan 2016, penelitian tersebut tidak menemukan bukti statistik adanya pengaruh politik dalam keputusan pengadilan dalam mendukung atau melawan pemerintah di kasus-kasus tingkat tinggi.

DATA PENELITIAN

Untuk penelitian, Björn Dressel dan tim mengumpulkan set data unik yang mencakup kasus-kasus tingkat tinggi antara tahun 2004 dan 2016. Para peneliti mengidentifikasi kasus-kasus tinggi tinggi ini berdasarkan paparan mereka di dua surat kabar utama serta publikasi dan diskusi akademik. Para peneliti menemukan 80 kasus, yang kemudian dianalisis berdasarkan profil sosio-biografi dari 26 hakim yang telah bertugas di Mahkamah Konstitusi sejak didirikan tahun 2003. Para peneliti menemukan kasus tingkat tinggi dan kasus politik telah meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu, dengan lonjakan signifikan selama musim pemilihan.

Dari 80 kasus, 28 persen di antaranya merupakan perselisihan terkait pemilu, 33 persen tentang hak-hak individu dan kebebasan sipil, 24 persen tentang pemisahan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan, 9 persen mengenai masalah ekonomi, dan 6 persen sisanya mengenai penggambaran kekuasaan dari eksekutif.

Meskipun 41 kasus (51 persen) diputuskan dengan suara bulat, 39 kasus (49 persen) memiliki setidaknya satu hakim yang menyatakan ketidaksetujuan dengan keputusan pengadilan. Jumlah perbedaan pendapat telah menurun selama bertahun-tahun, mencapai titik terendah baru di masa jabatan pertama Jokowi. Angka-angka tersebut menunjukkan sedikit perbedaan pendapat di jajaran hakim Mahkamah Konstitusi.

Menariknya, pemerintah kalah dalam 75 persen dari keputusan dan hanya memenangkan 25 persen kasus dalam sampel 80 kasus tingkat tinggi. Dengan demikian, hanya ada sedikit dasar bahwa pengadilan menjadi lebih cenderung berpihak pada pemerintah. Selain itu, memang benar bahwa terdapat sedikit perbedaan pendapat di antara para hakim.
Tim hukum untuk BPN Prabowo-Sandi mendaftarkan dokumen-dokumen gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, 24 Mei 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

PERTANYAAN MENGENAI PARA HAKIM

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tahun 2013 dan juniornya Patrialis Akbar tahun 2017, masing-masing karena suap, telah menimbulkan pertanyaan tentang independensi pengadilan dan kualitas hakim. Beberapa pihak mempertanyakan apakah proses pengangkatan hakim dipolitisasi atau apakah ada penurunan dalam kualitas kepemimpinan.

Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim. Para hakim tersebut menjalani masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang satu kali. Mereka harus pensiun pada usia 70 tahun.

Dari sembilan hakim, presiden mencalonkan tiga, badan legislatif mencalonkan tiga, sementara tiga kandidat sisanya dicalonkan oleh Mahkamah Agung.

Mekanisme pemilihan yang didasarkan pada penunjukan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tersebut bertujuan untuk mencegah satu lembaga memonopoli pengadilan dan mencari keseimbangan yang sehat antara penunjukan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Penelitian kali ini menemukan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari beragam latar belakang. Tidak seperti pengadilan tinggi di Thailand, Filipina, dan Malaysia, penunjukan hakim MK tidak didominasi oleh universitas atau karier yudisial tertentu. Penelitian juga tidak menemukan bukti bahwa calon dari Mahkamah Agung, parlemen, atau presiden memengaruhi keputusan seorang hakim.

Dengan menggunakan analisis statistik untuk menganalisis pola pemungutan suara setiap hakim, penelitian kali ini mendapati bahwa mereka cenderung berkuasa dalam menetapkan keputusan atas pemerintah ketika masa jabatan presiden berakhir atau ketika hakim akan pensiun.

Dengan kata lain, para hakim dapat mengambil sikap yang lebih bertentangan ketika mereka tidak perlu takut akan pembalasan dari seorang presiden yang masih menjabat, atau tidak perlu khawatir tentang prospek untuk pengangkatan kembali. Meskipun proses pencalonan dipolitisasi, para hakim tampaknya bertindak dengan independensi yang cukup besar.

REPUTASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL POLITIK

Dalam beberapa hal, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menjadi contoh yang baik tentang bagaimana pengadilan di Asia telah menjadi pemain utama dalam politik. Beberapa keputusannya yang menonjol telah menimbulkan dampak politik dan ekonomi yang besar.

Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan privatisasi utilitas listrik, mengecam anggaran pemerintah yang gagal mengalokasikan dana yang cukup untuk pendidikan, melindungi kelompok agama dan etnis dan minoritas seksual dari diskriminasi pemerintah, dan berulang kali terlibat dengan masalah sengketa pemilu.

Sejak tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan lebih dari seperempat dari semua petisi dan merevisi 74 undang-undang, membatalkan empat UU sepenuhnya, dan membatalkan sebagian dari banyak lainnya. Tidak heran bahwa MK dipandang sebagai aktivis dan dipuji karena membantu konsolidasi demokrasi di Indonesia.

PERLUNYA DEBAT BERBASIS BUKTI

Sementara Mahkamah Konstitusi Thailand menderita bias politik, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah berhasil menyelamatkan diri dari jebakan-jebakan tersebut. Politik kompetitif di Indonesia dan proses penunjukan yang beragam tampaknya telah melindungi MK dari pengaruh politik yang tidak semestinya. Hal ini disebabkan karena tidak ada kekuatan penunjukan tunggal yang dapat mendominasi proses pemilihan hakim MK.

Namun temuan penelitian para peneliti tersebut tidak mendukung argumen mengenai kekurangan keberpihakan pengadilan. Kegagalan profesional, menurunnya perselisihan di jajaran hakim dan beberapa bukti bahwa pengadilan menjadi corong opini publik menunjukkan bahwa sangat penting agar publik dapat memastikan pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga patut mendapat perhatian ilmiah lebih. Debat berbasis bukti tentang salah satu lembaga paling kritis di Indonesia tersebut sangatlah penting. Ketika Indonesia menuju ke akhir babak dari Pilpres 2019 yang sangat kompetitif, Mahkamah Konstitusi kini memegang peran yang semakin penting.(sumber:matamatapolitik)

Salam Jurnalpasee

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done