Operasi Akuisisi Politik Jokowi, Ancaman Besar Demokrasi

Jurnal Pasee    Hukum , Politik    Comment   

Operasi Akuisisi Politik Jokowi, Ancaman Besar bagi Demokrasi ?

Demokrasi Indonesia terancam mati muda bersamaan dengan tawaran kubu jokowi bagi partai Gerindra bergabung ke dalam kabinet. Sebuah pemerintahan tanpa oposisi adalah sebuah kekuasaan besar, tanpa kontrol. Bagaimana nasib dan masa depan demokrasi Indonesia bila hal itu sampai terwujud ?

Oleh : Hersubeno Arief

JurnalPasee - Jokowi dan orang-orang sekitar sedang merancang sebuah operasi politik yang sangat menarik dan berani yaitu Akuisisi politik terhadap Prabowo dan Gerindra.

Jika sukses, hal itu akan menjadi keberhasilan akuisisi politik terbesar dan masuk dalam catatan sejarah kontemporer Indonesia.

Keberhasilan itu juga akan meneguhkan jargon dalam politik yang sangat terkenal “Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Yang abadi hanyalah kepentingan itu sendiri.

Akuisisi atau pengambil alihan, terminologi ini biasa digunakan dalam dunia usaha. Sebuah perusahaan diambil alih oleh perusahaan lain, dengan tujuan manjaga pasokan bahan baku dan memastikan sebuah produk dapat terserap oleh pasar.

Berbeda dengan merger atau gabungan kata kunci pada akuisisi, adalah pengambil alihan kendali.

Jika kita amati praktik politk yang dilakukan sejak Jokowi memegang tampuk kekuasaan di Indonesia, kata akuisisi tampaknya lebih  tepat dibandingkan merger. Semangat nya adalah mengurangi atau mematikan persaingan.

Tak lama setelah terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2014, Jokowi langsung melakukan taktik akuisisinya. Saat itu jokowi langsung melakukan serangan terhadap kubu lawan, Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo-Hatta Radjasa.

Didalam kubu Koalisi  Merah Putih bergabung beberapa partai. Selain Gerindra, ada PPP, Golkar, PAN, dan PKS. Sementara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung Jokowi-Jusuf Kalla didukung oleg partai PDIP, Nasdem, PKB, PKPI dan Hanura.

Dengan komposisi semacam itu pendukung pemerintah menjadi minoritas diparlemen. Mereka hanya menguasai 37,14 persen kursi di DPR. Sisanya 62,86 persen dikuasai lawan.

Dengan mengubah UU Kedududukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) Koalisi Merah Putih menyapu bersih kursi pimpinan MPR dan DPR. PDIP dan PKB seharusnya berhak menduduki kursi ketua dan wakil ketua, gigit jari.

Dengan kekuasaan eksekutif di tangan dan dengan sumber daya pemerintahan yang melimpah, kubu Koalisi Indonesia Hebat segera melakukan maneuver. Strategi utamanya adalah pecah belah. Iming-imingnya pembagian kursi di cabinet.

Jurus ini sangat ampuh dan langsung terbukti hasilnya. Hanya dalam waktu relative tak terlalu lama, Golkar dan PPP mengalami konflik internal. Terjadi dualism kepemimpinan.

Sebelum Jokowi –JK dilantik pada tanggal 24 Oktober 2014, Romarhumuziy berhasil mengambil alih PPP dan langsung menyatakan bergabung.

Setahun kemudian pada bulan September 2015 PAN bergabung, dan terakhir Golkar pada 17 Mei 2016 menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih, bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.

Dengan bergabungnya ketiga pertain tersebut, komposisi di DPR menjadi terbalik. Koalisi menguasai mayoritas di parlemen dan Koalisi Merah Putih menjadi minoritas. Tinggal tersisa Gerindra dan PKS yang bertahan. Demokrat tetap dalam posisi semula berada di luar dua koalisi itu.

Biaya akuisisi politik yang dikeluarkan Jokowi cukup murah. PPP mendapat kompensasi Menteri Agama. PAN mendapat kursi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebuah kementerian dengan anggaran terkecil.

Golkar mendapat dua pos menteri baru, yakni Menteri Sosial DAN Menteri Perindustrian. Sebelumnya Golkar telah menempatkan kadernya Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI.

Pada kasus PPP dan Golkar, Jokowi sukses menerapkan skema pengendalian. Para ketua umum partai adalah “orang-orang Jokowi”.

Golkar semula dipimpin oleh Setya Novanto dan kemudian berganti ke Airlangga Hartanto, seorang menteri yang nota bene adalah pembantunya. PPP dipimpin oleh Romahurmuziy dan kemudian beralih ke Suharso Monoarfa. Tokoh terakhir juga “orangJokowi”. Dia anggota Wantimpres.

Seorang kader Golkar secara satir menggambarkan dirinya seperti boneka Rusia (Matryoshka). Boneka dalam boneka.

PAN karena adanya faktor Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais terhindar dari posisi pengendalian langsung oleh Jokowi.

Posisi Prabowo dan Gerindra

Bagaimana posisi Prabowo dan Gerindra bila mereka bersedia bergabung dengan koalisi Jokowi ?Akuisisi, merger, atau merger dengan saham minoritas ?

Melihat hasil pilpres lalu, adanya tuntutan kecurangan, dan pembelahan masyarakat yang begitu dalam, kemungkinan terbesar merger akan menjadi pilihan yang tepat.

Prabowo dan Gerindra akan menjadi partner dengan posisi tawar yang cukup kuat.

Namun sebelum menerima tawaran dan membayangkan bagi-bagi kekuasaan dan pos kementrian yang cukupmenggiurkan, ada baiknya dipertimbangkan beberapa gal berikut.

Pertama, bergabungnya Prabowo dan Gerindra akan mematikan fungsi utama oposisi untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Prinsip Check and balance akan mati.

Praktis yang akan berada diluar pemerintahan hanya PKS. Demokrat sudah jauh-jauh hari menunjukkan sikap menyerahkan diri ke Jokowi ditukar dengan setidaknya satu kursi menteri untuk Sang putra AHY.

Bergabungnya Gerindra akan membua PAN punya justifikasi secara moral dan politk untuk ikut bergabun. Hanya tinggal menunggu waktu saja.

Kedua, tanpa kontrol oposisi pemerintah akan menjadi tirani. Pemerintahan Jokowi akan mengontrol sepenuhnya tiga pilar kekuasaan dalam negara, yakni : Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Pers sebagai pilar ke empat dalam demokrasi sudah lebih dulu berhasil dilumpuhkan dan ditundukkan pemerintah.

Ketiga, dengan menggenggam sepenuhnya ke empat pilar demokrasi, sesungguhnya demokrasi di Indonesia sudah mati. Kita akan kembali ke erea diktator seperti pada Era Orde Baru.Dengan catatan pada Era Orde Baru pers Indonesia relatif lebih berdaulat dan terus melakukan perlawanan.

Pada masa Orde Baru kendati terjadi kontrol yang sangat kuat terhadap media massa, namun media dikelola dan dimiliki oleh insan-insan media yang mempunyai idealisme tinggi. Mereka  adalah orang-orang merdeka.

Keempat, terjadi public distrust terhadap para politisi. Masyarakat akan sampai pada satu kesimpulan, semua politisi sama saja. Pada akhirnya fokus mereka hanya bagi-bagi kekuasaan. Tidak ada idealisme, yang ada hanya pragmatisme.

Para pemilih akan sampai pada satu kesimpulan yang sama seperti olok-olok penukis olahraga AS sangat terkenal, Art Spander : 

Hal terbesar dari demokrasi adalah memberi kepada setiap pemilih untuk melakukan sesuatu yang bodoh.

Mereka saling gontok-gontokan, caci maki di medsos, hubungan menjadi putus, masyarakat terbelah karena perbedaan pilihan, eh..... para politis yang mereka puja-puja malah kompromi bagi-bagi kekuasaan.

Kelima, ini yang paling berbahaya, orang tidak lagi percaya dengan demokrasi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia selama ini dipuja dunia. Islam dan demokrasi bisa berpadu dengan baik. 

Ironisnya justru ditangan penguasa muslim sekuler, demokrasi Indonesia mati muda. Layu sebelum berkembang.

Beberapa hal diatas perl dipertimbangkan matang oleh Jokowi, orang-orang disekitarnya, dan tentu saja oleh Prabowo sebelum melangkah lebih jauh.

Silahkan pikirkan berkali-kali, sebelum pemerintahan tanpa oposisi (goverment without opposition), atau pemerintahan dengan oposisi yang sangat lemah. Apa yang akan terjadi ?

Ini bukan soal suka tidak suka kepada Jokowi atau Prabowo. Bkan soal 01 atau 02. Namun ini menyangkut masa depan demokrasi Indonesia. Masa depan Indonesia.

Salam Jurnalpasee