OPM Rekrut Anak Dibawah Umur Jadi Tentara - Jurnal Pasee Blog's

OPM Rekrut Anak Dibawah Umur Jadi Tentara

Keterangan foto utama: Dalam foto yang diambil bulan Mei 2019, dan dirilis oleh Tentara Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka, pria dewasa dan anak-anak dari Tentara Pembebasan Papua Barat berpose sambil memegang senjata di wilayah Nduga di pusat dataran tinggi provinsi Papua, Indonesia. (Foto: via AP)

OPM Rekrut Anak Dibawah Umur Jadi Tentara


Konflik bersenjata yang terus bergemuruh di Papua telah memicu lahirnya generasi pejuang baru, beberapa di antara mereka masih berusia di bawah 18 tahun–yang menurut Statuta Roma berarti masih anak-anak. Juru bicara Tentara Pembebasan Papua Barat mengakui, memang ada tentara anak di antara pejuang mereka, tapi mendiskripsikannya sebagai bagian dari perjuangan mereka merebut kemerdekaan dari Indonesia. Kelompok-kelompok yang berkampanye untuk mengakhiri penggunaan tentara anak mengatakan bahwa mereka kadang-kadang direkrut secara paksa tetapi juga ada kemungkinan mereka bergabung dengan militer dan kelompok bersenjata karena tekanan budaya, untuk perlindungan atau uang untuk keluar dari kemiskinan.

Oleh: Stephen Wright (AP News)

Jurnalpasee - Konflik bersenjata yang telah lama terjadi antara TNI dan rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaan termasuk remaja dan anak laki-laki usia tanggung, telah menyoroti bagaimana upaya keras Indonesia untuk memadamkan gerakan telah menghasilkan generasi pejuang baru.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang telah berperang melawan TNI di wilayah paling timur Indonesia sejak awal tahun 1960-an, dan rakyat Papua yang secara damai mengadvokasi kemerdekaan mengakui bahwa anak-anak muda telah terlibat dalam konflik ini. Tetapi mereka juga menggambarkan anak-anak ini sebagai pejuang yang bersedia berperang melawan negara Indonesia karena operasi militer di Papua.

Hukum internasional mendefinisikan seorang anak di bawah 18 tahun dan perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah 15 untuk keperluan militer adalah kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma tahun 2002 tentang Pengadilan Pidana Internasional. Hampir 170 negara termasuk Indonesia telah meratifikasi perjanjian PBB yang mewajibkan pemerintah untuk menghentikan perekrutan militer siapa pun di bawah 18 dan bekerja untuk mengakhiri eksploitasi militer anak-anak oleh kelompok-kelompok bersenjata negara dan non-negara.

Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang tinggal di Papua Nugini, mengakui bahwa pejuangnya termasuk orang-orang di bawah 18 tahun, menggambarkannya sebagai bagian dari sejarah Papua Barat dan perjuangan untuk kemerdekaan.

Pejuang Papua tidak pernah dipersenjatai dengan baik tetapi telah memerangi Indonesia sejak pemerintah mengambil alih wilayah kaya mineral itu dari Belanda pada tahun 1962. Rakyat Papua, yang telah menyatakan kemerdekaannya pada tahun sebelumnya, melihat orang Indonesia sebagai penjajah yang memperkuat kontrolnya dengan referendum palsu pada akhir 1960-an.

Bagi pemerintah Indonesia, Papua adalah hadiah yang kaya dengan sumber daya mineral yang tidak akan pernah dipisahkan dari Indonesia. Pemerintah mengatakan wilayah itu adalah hak Indonesia menurut hukum internasional karena merupakan bagian dari kekaisaran Hindia Belanda yang merupakan dasar bagi perbatasan modern Indonesia.

Keberadaan tentara anak-anak “adalah tanda bahwa konflik Papua Barat jauh lebih serius daripada yang diakui dunia,” kata Veronica Koman, seorang pengacara hak asasi manusia yang sering menyoroti dugaan pelanggaran Polri dan TNI di wilayah tersebut.

“Papua Barat membutuhkan intervensi internasional segera, karena tentara anak-anak itu adalah korban. Pendekatan keamanan pemerintah Indonesia telah menciptakan konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara membinasakan generasi demi generasi rakyat Papua Barat,” katanya.

Sebuah foto yang diambil pada bulan Mei oleh seorang anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di daerah Nduga di dataran tinggi tengah di Papua menunjukkan empat laki-laki yang tampaknya berusia sekitar 15 tahun bahkan mungkin lebih muda, dengan empat lelaki yang lebih tua, semuanya memegang senjata militer.

Sebuah video yang direkam oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di daerah yang sama awal tahun ini menunjukkan beberapa anak lelaki yang sama, salah satunya memegang senapan, dan remaja lainnya berdiri di antara sekelompok sekitar 40 pria bersenjata yang berkumpul untuk mendengarkan pidato tentang kemenangan militer mereka sejak tahun 2017.

Yang juga ada dalam video itu adalah Ekianus Kogeya, yang berusia 19 tahun pada Mei dan disebut oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai brigadir jenderal dan komandannya di daerah Nduga, setelah mengambil alih jabatan itu dari ayahnya Silas Elmin Kogeya, yang dilaporkan meninggal beberapa tahun lalu.

Tidak jelas berapa banyak remaja yang terlibat langsung dalam konflik atau peran spesifik apa yang mereka mainkan, tetapi dilihat dari foto dan video yang telah beredar, tampaknya ada puluhan dari mereka.

Victor Mambor, editor situs berita Papua Tabloid Jubi, mengatakan kepada AP ia secara tak terduga dihubungi oleh sekelompok 20 pejuang pada Januari ketika melaporkan krisis kemanusiaan di Nduga. Ribuan warga sipil telah terlantar akibat tindakan keras keamanan menyusul serangan Desember yang menewaskan 19 pekerja konstruksi. Tiga perempat dari kelompok itu merupakan remaja putra, sekitar 15-16 tahun, katanya.

“Kelompok ini tidak banyak bicara. Mereka hanya berbicara tentang ‘Kami bukan penjahat, bukan teroris, kami berjuang untuk rakyat kami,'” katanya.

“Para remaja itu tidak memiliki harapan di tanah mereka sendiri,” kata Mambor. “Tidak ada pekerjaan untuk mereka jika mereka menyelesaikan sekolah. Banyak prajurit yang berasal dari desanya. Mungkin satu-satunya harapan mereka untuk hidup adalah dengan angkat senjata.”

Kelompok-kelompok yang berkampanye untuk mengakhiri penggunaan tentara anak mengatakan bahwa mereka kadang-kadang direkrut secara paksa tetapi juga ada kemungkinan mereka bergabung dengan militer dan kelompok bersenjata karena tekanan budaya, untuk perlindungan atau uang untuk keluar dari kemiskinan. Anak-anak dalam konflik, baik sebagai kombatan atau dalam peran lain seperti kuli angkut, menghadapi risiko tinggi dilecehkan, dibunuh, atau cacat, dan mereka yang selamat dapat menderita masalah psikologis dan sosial yang mendalam.

Papua tidak disebutkan dalam laporan tahunan Sekjen PBB tentang negara-negara dan kelompok-kelompok yang menggunakan tentara anak-anak, dan kesadaran internasional tentang situasi di Papua rendah. Larangan Indonesia terhadap jurnalis dan organisasi asing yang ingin beroperasi di kawasan ini membuat masalah ini sebagian tersembunyi dari perhatian dunia. Kelompok-kelompok HAM telah mengkritik daftar PBB tersebut karena dipolitisasi dan tidak lengkap.

Luasnya Papua menjadikannya seperempat dari luas daratan Indonesia dan kaya akan hutan tropis dan sumber daya mineral termasuk salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Meski begitu, wilayah yang luas ini tetap berada di luar kendali Indonesia karena terpencil, bergunung-gunung, dan dipenuhi hutan lebat.

Masuknya migran dari bagian lain Indonesia telah membuat orang Papua sediri menjadi minoritas yang terpinggirkan secara ekonomi dan politik di beberapa daerah dataran rendah, menambah pemicu konflik. Tetapi daerah dataran tinggi terutama oleh orang Papua.

Upaya untuk menghancurkan benteng hutan itu dengan pembangunan jalan raya trans-Papua telah menjadi pemicu baru dalam konflik. Jalan raya itu dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi orang Papua yang tengah berjuang dari tingginya kematian bayi, kelaparan, penyebaran HIV/AIDS dan jumlah kematian yang tidak diketahui sebagai dampak dari operasi militer Indonesia sejak 1960-an.

Aktivis Papua khawatir jalan raya itu tidak akan menghasilkan pembangunan ekonomi tetapi justru merampas total tanah mereka.

Sambom, yang menyebut tentara anak yang terlibat dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai “anak-anak” dan “pemuda,” mengatakan anak-anak pejuang kemerdekaan itu tumbuh di hutan, memiliki “pengalaman pahit karena operasi brutal militer (Indonesia)” dan secara otomatis menjadi pejuang.

“Situasi ini berlaku di semua dataran tinggi tengah Papua, yang merupakan daerah konflik perang,” katanya dalam email. “Mereka tumbuh dan menjadi pejuang kemerdekaan Papua, melanjutkan perjuangan orang tua mereka.”

Dalam sebuah wawancara telepon, dia tidak menjawab pertanyaan tentang jumlah remaja atau tentara anak atau peran spesifik mereka dalam konflik. Dia mengatakan anak-anak pejuang Papua tidak bersekolah, sebagian karena mereka takut akan diculik atau dibunuh oleh TNI.

Humas TNI di Papua, Muhammad Aidi, mengatakan pejuang Papua yang terbunuh oleh TNI sebagian besar berusia 20-40 tahun. Dia mengatakan dia belum melihat bukti langsung dari tentara anak tetapi di beberapa daerah terpencil anak-anak bercita-cita untuk bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

“Jika kita bertanya kepada beberapa anak di daerah terpencil Mapenduma tentang cita-cita mereka di masa depan, jawaban mereka adalah menjadi pejuang OPM (Organisasi Papua Merdeka),” katanya. “Karena mereka tidak tahu dunia luar.”

Dia mengatakan siapa pun, walaupun mereka berusia di bawah 18 tahun, yang menyerang pasukan TNI dengan senjata tidak akan selamat.

“Ancamannya sama dengan orang dewasa yang bisa membunuh kita dengan senjata mereka,” katanya.(matamatapolitik)

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done