Peneliti Asing Dicekal: Dua Akademisi Australia Dilarang Masuk Indonesia - Jurnal Pasee Blog's

Peneliti Asing Dicekal: Dua Akademisi Australia Dilarang Masuk Indonesia

Indonesia dan Australia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas baru setelah delapan tahun negosiasi. (Foto: via The New Daily)

Peneliti Asing Dicekal: Dua Akademisi Australia Dilarang Masuk Indonesia


Indonesia telah melakukan pencekalan terhadap dua akademisi Australia–yang merupakan pakar kajian Indonesia–untuk masuk ke dalam negeri. Dua akademisi Australia itu dihentikan di perbatasan dan dipulangkan ke Indonesia. Tahun 2018, Kementerian mengumumkan akan memperketat aturan bagi akademisi yang ingin datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian.

Oleh: James Massola dan Karuni Rompies (The Sydney Morning Herald)

Jurnalpasee.com - Dua akademisi tersohor Australia telah ditolak masuk ke Indonesia di tengah tindakan keras oleh pemerintah setempat terhadap orang asing yang melakukan penelitian akademis. Pakar Indonesia yang berbasis di Australia, Dr Ross Tapsell dari Universitas Nasional Australia dan Dr David McRae dari Universitas Melbourne, keduanya dicekal di perbatasan dalam tiga bulan terakhir dan dipulangkan.

Kedua pria itu melakukan perjalanan ke Indonesia untuk tujuan penelitian individu tetapi menggunakan visa turis, bukan visa penelitian khusus yang diperlukan untuk penelitian akademik. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran peraturan.

Tetapi menurut sumber akademis, merupakan hal yang lumrah bagi para peneliti dari seluruh dunia untuk memasuki Indonesia dengan visa turis gratis karena proses untuk mendapatkan visa akademik sangat berat dan dapat memakan waktu hingga enam bulan. Visa turis juga dapat digunakan secara luas untuk kunjungan keluarga atau sosial, acara seni dan budaya, tugas pemerintah, menyampaikan pidato atau menghadiri seminar, maupun menghadiri pertemuan bisnis di Indonesia.

Seorang juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia mengonfirmasi bahwa beberapa akademisi lain juga telah ditolak masuk untuk proyek-proyek penelitian dalam beberapa bulan terakhir dalam jumlah yang jelas merupakan tindakan keras. Juru bicara itu menolak menyebutkan berapa banyak akademisi lain yang telah ditolak masuk, atau dari negara mana saja mereka berasal.

Tapsell adalah penulis sejumlah buku tentang politik dan masyarakat Indonesia, termasuk yang bertajuk Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution yang baru-baru in terbit. Sementara itu, McRae telah menjadi editor dan berkontribusi pada beberapa buku tentang topik-topik tersebut. Keduanya tidak menanggapi permintaan komentar hari Selasa (25/6), sementara beberapa ahli terkemuka Indonesia yang berbasis di Australia juga menolak memberikan komentar.

Dilansir The Sydney Morning Herald, Rabu (26/6), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia telah memeriksa aplikasi visa untuk para akademisi selama sekitar 10 tahun. Tahun 2018, Kementerian mengumumkan akan memperketat aturan bagi akademisi yang ingin datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian. Kemenristekdikti juga menolak mengomentari laporan ini.

Namun, sebelum Kementerian mengambil alih, LIPI yang berwenang dalam mempertimbangkan pengajuan dokumen akademis.

Profesor Dewi Fortuna Anwar, ilmuwan politik terkemuka Indonesia, mengatakan bahwa negara ini perlu memeriksa kembali peraturan untuk akademisi asing, mengatakan bahwa persyaratan visa saat ini terlalu berat, dan bisa “merusak kemajuan pengetahuan di Indonesia.”

“Ketika LIPI masih bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penelitian, kita dapat menilai secara substansi apakah penelitian itu pantas, apakah peneliti lokal akan mendapat manfaat. Setelah dialihkan ke Kementerian, mereka yang menghadiri pertemuan itu (untuk memutuskan visa) jauh lebih khawatir untuk berpegang pada aturan,” kata Dewi Fortuna. “Pada saat kita ingin mengembangkan jaringan internasional, untuk meningkatkan kualitas lembaga lokal, yang membutuhkan kerjas ama internasional yang lebih besar, pada saat yang sama ada hambatan yang tidak ramah bagi peneliti.”

Undang-undang yang diajukan di parlemen Indonesia, yang disebut sebagai “RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” akan kian mempersulit para akademisi yang ingin melakukan studi di Indonesia. Dewi mengatakan bahwa RUU itu akan mewajibkan akademisi asing untuk memiliki rekanan lokal “agar dapat bertanggung jawab atas peneliti asing, bahkan jika mereka melakukan kejahatan.” Menurutnya, pernyataan itu jelas menunjukkan tindakan penghambat masuknya akademisi asing.(mata-matapolitik)

Salam Jurnalpasee.com




Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done