Prabowo Gugat ke MK : Dana Kampanye Hingga Jabatan Ma'ruf Amin - Jurnal Pasee Blog's

Prabowo Gugat ke MK : Dana Kampanye Hingga Jabatan Ma'ruf Amin


Prabowo Gugat ke MK : Dana Kampanye Hingga Jabatan Ma'ruf Amin


Gugatan Prabowo Subianto dan timnya atas hasil Pilpres 2019 akan disidangkan Jumat (14/6). Namun sebelumnya, telah mencuat beberapa isu seputar persoalan yang mereka permasalahkan, yang menurut tim Prabowo bisa menjadi dasar pendiskualifikasian Joko Widodo sebagai kandidat dalam pemilihan presiden bulan April lalu. Dari beberapa gugatan, tim kuasa hukum Prabowo mempertanyakan dana kampanye Jokowi-Ma’ruf serta jabatan dewan pengawas syariah yang masih dipegang ulama itu di dua anak perusahaan bank BUMN.

Oleh: Fadhila Ratnasari (Mata Mata Politik)

Jurnalpasee - Hampir dua bulan berlalu pasca pelaksanaan pemungutan suara Pilpres 2019 tanggal 17 April silam. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diketahui telah mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi sejak hari Jumat (24/5) menjelang tengah malam. Prabowo-Sandi menggugat hasil pilpres setelah kalah dari pasangan Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin.

Menurut hasil rekapitulasi KPU, perolehan suara Jokowi-Ma’ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara. Sementara itu, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara, dengan selisih suara keduanya mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

KRONOLOGI SIDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tahapan pertama sidang penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden 2019 akan segera dimulai di Gedung Mahkamah Konstitusi. Sidang perdananya akan digelar besok, hari Jumat, 14 Juni 2019. Sidang pendahuluan ini akan mengundang pemohon, termohon, pihak terkait, maupun Badan Pengawas Pemilu. Dalam sengketa hasil pemilu kali ini, tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga menjadi pemohon. Sedangkan termohon dalam kasus ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, tim hukum pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf akan menjadi pihak terkait. Kompas TV melaporkan bahwa tim hukum Jokowi-Ma’ruf, hari Selasa (11/6) sore telah mendaftarkan sejumlah pengacara sebagai pemegang kuasa pihak terkait ke MK. Tim tersebut dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra dan mengepalai 33 pengacara profesional yang akan membantu menghadapi sidang sengketa pilpres.

Juru bicara MK Fajar Laksono menuturkan hari Kamis (13/6), “Jadi pemohon akan diundang dipanggil ke MK termasuk juga termohon. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon.”

Dilansir dari Kompas, serangkaian sidang MK akan dimulai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan akan dilakukan hari Jumat, 14 Juni 2019. Selanjutnya terdapat pemeriksaan persidangan pada tanggal 17-24 Juni 2019. Tahapan ketiga ialah Rapat Permusyawaratan Hakim selama tanggal 25-27 Juni 2019. Jika pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim telah selesai, tanggal 28 Juni 2019 akan menjadi sidang pengucapan putusan. Hasil akhirnya kelak akan dirilis selama tanggal 28 Juni-2 Juli 2019, melalui sidang penyerahan salinan putusan dan pemuatan laman.

Dari laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ketua tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyebutkan sesuai dengan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), setelah melakukan perbaikan permohonan dan diregistrasi, barulah permohonan tersebut diunggah di laman MK. Dengan demikian, khalayak akan mengetahui secara detil dalil-dalil yang diajukan pihak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02.

Sehubungan dengan alat bukti yang diserahkan ke MK, Bambang pun menyatakan bahwa pihaknya mengajukan alat bukti kualitatif dan kuantitatif. Jumlah alat bukti kualitatif terdiri atas 154 bukti, sedangkan bukti kuantitatif akan diungkap lebih banyak dalam persidangan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Presiden dan Wakil Presiden 2019 hari Jumat, 14 Juni 2019 mendatang.

POLEMIK JABATAN MA’RUF AMIN

Salah satu gugatan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi kepada MK melalui petitum perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres ialah meminta agar Ketua Komisioner KPU diberhentikan. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu menjadi wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebaliknya, Arief berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilu. “Kalau ada pelanggaran etik, kinerja komisioner, silahkan dibawa ke DKPP. Kalau ada sengketa hasil dibawa ke MK,” kata Arief saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/6). Menurut Arief, setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu memiliki saluran tersendiri.

Misalnya, jika ada pelanggaran administrasi pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang menangani. Jika pelanggarannya masuk ranah pidana, maka menjadi kewenangan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Ini salah alamat atau tidak ya silakan Mahkamah yang menilai,” pungkas Arief.

Gugatan kedua yang digulirkan BPN Prabowo-Sandi ialah terkait jabatan Ma’ruf Amin. Ketua tim kuasa hukum BPN Bambang Widjojanto menjelaskan persoalan itu ketika mendatangi MK untuk mengajukan revisi berkas gugatan Pilpres dan mendaftarkan alat bukti tambahan hari Senin (10/6). Bambang mengatakan bahwa pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) oleh cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin.

“Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik,” ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6). Menurutnya, Ma’ruf Amin diduga telah melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal itu menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. Namun menurut Bambang, nama Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam situs resmi kedua bank milik penerintah itu.

“Seseorang yang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN,” menurut Bambang.

Selain itu, Bambang melanjutkan bahwa Ma’ruf Amin juga belum menyerahkan dokumen pengunduran dirinya sebagai karyawan atau pejabat di BUMN saat pendaftaran di KPU. “Di kolom D-nya itu apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN, ternyata beliau tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga.”

Persoalan jabatan MA tersebut menjadi salah satu unsur perbaikan yang diserahkan saat BPN Prabowo-Sandi menyampaikan perbaikan permohonan ke Lobi Lantai 1 Gedung MK hari Senin (10/6) sore. “Menurut kami hal ini harus dipertimbangkan baik-baik, yang nantinya dapat menyebabkan Paslon 01 didiskualifikasi. Cawapres 01 dalam laman BUMN tersebut namanya masih ada. Jika benar-benar masih ada, itu berarti melanggar aturan yang ada karena seseorang harus berhenti sebagai pejabat BUMN. Kami cek berulang kali dan meyakinkan, maka itu ada pelanggaran yang sangat serius,” jelas Bambang.

Ketika dimintai pendapat, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, dikutip dari Tribun News, menimpali bahwa hal itu akan pasti menjadi pembahasan di persidangan. Namun terkait keputusan diterima atau tidak itu tergantung pada alat bukti.

“Ya semua alat bukti itu kan bisa dibahas, tinggal nanti diterima sebagai alat bukti untuk menentukan keputusan atau tidak, itu tergantung persidangannya. Jadi apapun sekarang itu masih bisa diajukan sejauh ada relevansinya,” kata Mahfud. Dia menambahkan bahwa MK akan menentukan apakah bukti yang diajukan memiliki relevansi melalui persidangan.

“Relevansi itu ada kaitannya apa tidak, itu nanti persidangan MK selama 14 hari itu yang akan menentukan,” ucap Mahfud. “Itu kan nanti setiap alat bukti, setiap dalil dijawab satu persatu, misalnya dalil ini nanti oleh pemohon kemudian dibantah oleh termohon kemudian dibantah lagi oleh pihak terkait, kesimpulannya diterima atau ditolak. Nanti yang dinilai itu setiap alat bukti itu dinilai satu-satu seperti itu lo putusan sengketa pilpres tahun 2009 itu kan ada ratusan dibahas satu persatu, kenapa ditolak, kenapa harus dikabulkan, kan gitu.”

Namun demikian, Mahfud MD enggan memberikan jawaban ketika sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan persoalan jabatan Ma’ruf Amin yang seharusnya dipermasalahkan di Bawaslu, bukan MK.

Terkait jabatannya, Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin menyerahkan sepenuhnya kepada TKN Jokowi-Ma’ruf. “Itu nanti TKN yang menjelaskan. Pastinya saya bukan pegawai BUMN, hanya pengawas syariah, jadi terkait saja,” ujar Ma’ruf, saat diwawancara sejumlah wartawan usai menghadiri halalbihalal di Gedung Negara, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/6) siang.

Kepada Kompas, Ma’ruf mengatakan bahwa sebagai pengawas syariah itu pun bukan di bank BUMN, melainkan di anak perusahaan. “Waktu itu saya tidak diminta mundur, yang saya diminta mundur itu sebagai anggota BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila), nah kalau itu diminta mundur. Sebelum pencalonan pun saya sudah mundur, jadi berarti ini tidak ada masalah. Itu nanti TKN yang menjelaskannya.”

DANA KAMPANYE JOKOWI

Permasalahan lainnya yang mencuat menjelang sidang perdana di MK ialah keanehan dalam laporan sumbangan dana kampanye yang dikeluarkan oleh pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. BPN Prabowo-Sandi meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2019 terkait transparansi dana kampanye.

Bambang Widjojanto mempersoalkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf per 25 April 2019. Di dalamnya tertulis bahwa sumbangan yang diserahkan Jokowi sebesar Rp 9,5 miliar dan Rp25 juta dari Ma’ruf Amin.

Setelah dirinci, mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diumumkan KPU tanggal 12 April 2019, Jokowi hanya mengantongi harta kekayaan sejumlah Rp 6,1 miliar. Data tersebut dinilai janggal oleh Bambang karena bagaimana mungkin kekayaan Jokowi bisa melambung hingga mencapai selisih angka Rp 13,3 miliar selama kurang lebih dua pekan.

Bambang juga menyoroti adanya kejanggalan dalam laporan sumbangan dana kampanye dari beberapa pihak. Dalam laporan tersebut, ditemukan sumbangan yang berasa dari tiga sumber. Tiga sumber tersebut tertulis sebagai kelompok Wanita Tangguh Pertiwi sebesar Rp5 miliar, Arisan Wanita Sri Jateng Rp 5,7 miliar, dan Pengusaha Muda Semarang Rp13,1 miliar.

Tak hanya itu, Bambang juga mengambil celah dari temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dirilis beberapa waktu lalu. Dalam temuan tersebut, terdapat sumbangan untuk kampanye Jokowi-Ma’ruf yang berasal dari dua perkumpulan bernama Golfer TRG dan Golfer TGIB. Kedua kelompok masing-masing menyumbang Rp18,1 miliar dan Rp19,7 miliar.

Bambang menuding bahwa kedua kelompok itu ditengarai berasal dari Bendahara Paslon 01. Bambang juga menduga kelompok tersebut fiktif dan hanya diciptakan untuk menampung modus penyumbang dengan tiga agenda keperluan, yaitu mengakomodasi penyumbang yang tak ingin diketahui identitasnya, mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana Rp2,5 miliar, serta teknik pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli.

Dilansir CNN Indonesia, merujuk pada paparan terkait dana sumbangan di atas, Bambang mengatakan, dapat dipastikan bahwa paslon 01 telah melanggar Pasal 525 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menanggapi tudingan kejanggalan dana kampanye tersebut, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani menuturkan bahwa, “TKN menilai Tim Hukum paslon 02, khususnya Bambang Widjojanto kembali melakukan penyesatan publik dalam mempersoalkan sumbangan dana kampanye Pak Jokowi. Soal dana kampanye ini, termasuk yang berasal dari sumbangan Pak Jokowi, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Anton Silalahi yang ditunjuk oleh KPU.”

Kepada Detik hari Kamis (13/6), Arsul menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit, semua material yang dilaporkan oleh Jokowi-Ma’ruf telah memenuhi seluruh kriteria dan peraturan yang mengatur tentang dana kampanye paslon. Politikus PPP itu pun menilai bahwa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga sengaja melakukan penyesatan dengan memelintir rilis ICW yang sebenarnya.

“ICW hanya mempertanyakan saja sumbangan dari tiga perusahaan dan merekomendasikan kepada KPU untuk mendalami lebih lanjut. Tapi, hebatnya Bambang Widjojanto menggiring opini bahwa seolah-olah dengan dokumen Bedah Dana Kampanye tersebut, di mata ICW paslon 01 telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran,” keluh Asrul.

Komentar senada juga disampaikan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Ade Irfan Pulungan. Ade menilai Tim Hukum Prabowo-Sandiaga hanya sekadar mencari-cari kesalahan Jokowi-Ma’ruf. Ade lantas menyinggung “dana kardus” sebesar Rp500 miliar yang sempat menjadi kontroversi.

SITUASI MENJELANG SIDANG PERDANA

Melalui pernyataannya yang diunggah oleh akun Instagram @Gerindra, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal terkait sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK. Salah satu hal yang disampaikan dalam unggahan video tersebut terkait rencana para pendukung yang akan hadir ke kawasan Gedung MK.
Mengenai penyelesaian hasil pemilu yang telah ditetapkan KPU, Prabowo dan Sandi mengaku telah bertekad menyerahkan ke jalur konstitusional. Menurutnya, dari awal dirinya dan Sandi ingin melakukan aksi-aksi damai tanpa menggunakan kekerasan.

Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya tidak menghendaki terjadinya kerusuhan. Ia bahkan meminta kepada para pendukungnya untuk selalu tenang dalam menghadapi situasi saat ini. “Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apapun di negara ini,” ujar Prabowo. “Karena itu, saya dan saudara Sandiaga Uno berharap semua pendukung kami selalu tenang, selalu sejuk, selalu damai, dan selalu berpandangan baik serta melaksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan di antara anak bangsa.”

Dinukil dari Tribun News, Prabowo mengimbau kepada para pendukungnya agar tidak perlu hadir di kawasan Gedung MK saat sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 dilaksanakan.

Sementara itu, sejak hari Rabu (12/6) pagi pengamanan di sekitar area Gedung MK telah ditingkatkan. Personel TNI dan Polri sudah disiagakan di kawasan tersebut. Dari Kompas TV, ratusan personel TNI dan Polri diketahui telah dikerahkan untuk berjaga di area sekitar dan dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Polri telah mengantisipasi massa yang ingin menyampaikan pendapat saat sidang perdana gugatan pemilu di MK. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa penyampaian aspirasi alias unjuk rasa itu tidak boleh dilakukan di depan gedung MK.

“Saat ini kami melihat bahwa kemungkinan tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK. Karena mengganggu jalan umum, itu jalan protokol, mengganggu ketertiban publik, dan mengganggu hak asasi orang lain,” tutur Tito kepada Detik di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (12/6).

Jurnalpasee

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done