Prabowo vs KPU : 3 Poin Utama Gugatan Sengketa Pilpres 2019 - Jurnal Pasee Blog's

Prabowo vs KPU : 3 Poin Utama Gugatan Sengketa Pilpres 2019



Prabowo vs KPU : 3 Poin Utama Gugatan Sengketa Pilpres 2019


Dalam sengketa pilpres 2019, badan pemenangan Prabowo-Sandi menduga ada kecurangan dalam proses pemilu yang berbuntut kemenangan Jokowi-Ma’ruf. Mereka mencatat adanya dugaan pelanggaran dalam penyalahgunaan APBN dan ketidaknetralan aparat sipil negara. Berikut tiga poin utama dalam gugatan sengketa Pilpres 2019.

Jurnalpasee - Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Jumat (14/6), menggelar sidang sengketa Pilpres 2019. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno capres dan cawapres yang mengajukan gugatan memprotes hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menyatakan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 bulan April lalu.

KPU mengumumkan bahwa Jokowi-Ma’ruf memperoleh lebih dari 85,6 juta suara atau 55,50 persen, sementara oposisi memperoleh lebih dari 68,6 juta suara atau 44,50 persen. Sementara jumlah total suara yang valid adalah 154.257.601 suara.

Tim kampanye Prabowo-Sandi menduga ada kecurangan dalam proses pemilu yang menyebabkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf. Sementara itu, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi membeberkan bentuk dugaan pelanggaran dan kecurangan masif dalam pilpres. Mereka juga menyebut adanya dugaan penyalahgunaan APBN dan mempersoalkan netralitas aparat.

“Kami mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2019 ini yang berkompetisi bukanlah paslon 01 dengan paslon 02, tetapi adalah antara paslon 02 dengan presiden petahana Joko Widodo lengkap dengan fasilitas aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan,” ujar Bambang Widjojanto, yang menjadi bagian dari kuasa hukum Prabowo-Sandi, seperti dikutip Detik.com, pada Jumat (14/6).

Kuasa hukum Prabowo menyebut beberapa kecurangan yang dilakukan petahana dalam upaya mengejar dua periode jabatan presiden, seperti dijabarkan Detik.com, di antaranya:

  • Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Program Kerja Pemerintahan.
  • Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
  • Ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen.
  • Pembatasan kebebasan media dan pers.
  • Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.


“Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif), dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, serta mencakup dan berdampak luas pada banyak wilayah Indonesia,” ujar Bambang.

Sementara itu, dijelaskan oleh Tempo.co, ada tiga poin utama yang diajukan dalam gugatan sengketa pemilu yang diajukan Prabowo-Sandi terkait dengan penghitungan suara akhir.

1) MENGGANDAKAN DATA PEMILIH

Terdapat 17,5 juta pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan 5,7 juta pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK), menurut tim hukum Prabowo-Sandi. Mereka menilai, jumlah DPT dan DPK yang tidak masuk akal mencapai 22,03 juta pemilih, dan berkorelasi dengan jumlah perolehan suara Jokowi-Ma’ruf.

2) INTERVENSI PADA SISTEM PENGHITUNGAN SUARA KPU (SITUNG)

Tim hukum Prabowo-Sandi juga mempertanyakan sistem informasi penghitungan suara lembaga atau Situng yang mereka anggap diintervensi dan direkayasa. Dalam berkas gugatan, tim hukum yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto mengajukan studi kasus tentang kesalahan sistem yang ditemukan di 3.742 TPS di Jawa Timur.

3) FORMULIR C7 RUSAK ATAU HILANG

Pihak oposisi juga menyoroti ketiadaan formulir C7 (daftar hadir pemilih), entah karena rusak atau hilang. Mereka mengklaim formulir C7 di beberapa daerah hilang dan tidak diratifikasi. Tim Prabowo-Sandi juga menyerahkan sampel kasus di tiga tempat pemungutan suara di Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkonfirmasi jumlah suara yang menunjukkan bahwa Jokowi memenangkan pemilu 17 April lalu dengan selisih 11 poin persentase.

Para analis mengatakan bahwa margin dua digit untuk kemenangan Jokowi berarti oposisi tampaknya tidak memiliki alasan kuat untuk mengklaim bahwa ada kecurangan dalam pemilu.

Tetap mereka mencatat risiko bahwa pendukung oposisi dari kelompok Islamis termasuk gerakan Alumni 212 dapat menyebabkan gangguan. Kelompok-kelompok Islam yang banyak di antaranya mendukung Prabowo di masa lalu mampu memobilisasi ratusan ribu pendukung.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, ada kemungkinan bahwa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 dapat diputuskan sebelum tanggal 28 Juni 2019.

Tanggal 28 Juni sebetulnya hanya tenggat waktu maksimal, merujuk pada amanat UU MK bahwa PHPU Pilpres harus diputuskan setidaknya dalam 14 hari kerja pasca-dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Oleh: Retno Wulandari (Mata Mata Politik)

Salam Jurnalpasee

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done