Siapa Saja Yang Kabarnya Akan Tinggalkan Koalisi Prabowo - Jurnal Pasee Blog's

Siapa Saja Yang Kabarnya Akan Tinggalkan Koalisi Prabowo


Siapa Saja Yang Kabarnya Akan Tinggalkan Koalisi Prabowo


Sejak hasil Pilpres 2019 diumumkan secara resmi, banyak beredar berita bahwa kubu oposisi yang kalah menjadi rentan dan terpecah. Beberapa partai pengusung Prabowo Subianto bahkan menyatakan pernyataan yang kontroversial, memicu spekulasi mereka akan meninggalkan koalisi Prabowo dan bergabung dengan pemerintah Presiden Joko Widodo yang dinyatakan menang. Dari PAN hingga kandidat wakil presiden Sandiaga Uno disebut-sebut sebagai mereka yang bersiap angkat kaki.

Oleh: Aziza Larasati (Mata Mata Politik)

Jurnalpasee - Seiring pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) bulan lalu bahwa paslon Jokowi-Ma’ruf Amin memenangkan Pilpres 2019 dan paslon Prabowo-Sandi dinyatakan kalah, beberapa pihak dalam koalisi kubu 02 telah menunjukkan tanda-tanda akan angkat kaki.

Meski sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tuduhan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang diajukan tim Prabowo masih berjalan, namun sebelumnya terdapat rumor yang beredar dan perkiraan dari berbagai pihak bahwa kubu 02 semakin rapuh dan terpecah. Hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam menghadapi sidang MK, yang putusannya akan ditetapkan pada 28 Juni mendatang.

Dari partai politik hingga tokoh individu, berikut beberapa pihak yang dikabarkan akan angkat kaki dari kubu Prabowo-Sandi.

PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Walau belum ada pernyataan resmi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) akan angkat kaki dari kubu Prabowo. Hal ini disuarakan oleh Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan pada bulan April lalu, di mana ia menyatakan bahwa arah koalisi akan kembali dibahas mengingat pemilu telah selesai.

“Yang jelas kita akan melihat posisi kita lagi ya. Kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kami lihat nanti ke depannya gimana,” ujar Bara di Gedung DPR pada Kamis (25/4), dikutip dari CNN Indonesia.

Bara Hasibuan sebelumnya juga dilaporkan mengatakan bahwa partainya lebih baik berada di koalisi pemerintah, mengingat secara historis PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.

“Pertimbangannya macam-macam, kita kan secara historis dari organisasi kita berdiri Agustus 1998 sampai sekarang sebagian besar waktu kita ada di pemerintahan. Jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada di pemerintahan,” kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/6), dikutip dari Liputan6.com.

PAN sebelumnya menyatakan dukungan untuk Prabowo-Sandi, meski selama empat tahun lebih berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi. PAN juga tercatat sempat mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 saat berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Namun hal itu sempat dibantah oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno pada bulan April lalu, di mana ia menyebut kabar itu menyesatkan.

“Dugaan itu amat sangat menyesatkan menurut saya. Komitmen kami untuk berada di koalisi,” ujar Eddy usai jumpa pers di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (18/4), dikutip dari Tempo.co.

Menurut Eddy, PAN masih berkomitmen untuk tetap mendukung pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

Pernyataan tegas itu diulangi lagi oleh Eddy pada Rabu (12/6). Hal ini ia suarakan untuk membantah pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan yang menyebut PAN ada kemungkinan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Saya Sekjen partai, jadi pernyataan saya bisa dijadikan pegangan. Kita konsisten di koalisi parpol pendukung paslon 02, dan PAN sepenuhnya akan memperjuangkan hak paslon kita di MK,” kata Eddy.

Menurut Eddy, ucapan Bara bersifat pribadi dan bukan sikap resmi dari PAN. Sikap resmi PAN akan diputuskan setelah ada putusan MK soal sengketa hasil Pilpres 2019.

“Arah politik PAN ke depannya akan kita tentukan kemudian, setelah putusan MK keluar,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, juga memprediksi bahwa PAN akan memutuskan keluar dari koalisi Prabowo-Sandi.

Dilansir dari Kompas.com, PAN berpotensi bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf setelah MK menetapkan hasil sengketa Pilpres 2019. Pasalnya banyak pihak melihat permohonan sengketa yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga sulit untuk dikabulkan oleh MK karena selisih suara yang cukup besar.

Jerry berpendapat, secara politik PAN menargetkan agar kadernya dapat duduk di kabinet atau berada di lingkaran kekuasaan. Selain itu, PAN dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, tidak sepeti Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal sudah menunjukkan koalisi yang solid.

“PAN hanya mencari politik aman saja agar ada kadernya di kabinet. Mereka juga seperti Demokrat main dua kaki dan tidak punya komitmen di koalisi (Prabowo-Sandiaga),” kata Jerry.

PARTAI DEMOKRAT

Partai lain yang kemungkinan akan keluar dari koalisi prabowo adalah Partai Demokrat pimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini disuarakan oleh Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, pada Senin (6/5) lalu. Ia menjelaskan bahwa Partai Demokrat nantinya menentukan sikap untuk berada di mana, apakah tetap menjadi oposisi, atau bergabung bersama Jokowi-Ma’ruf Amin dalam mitra koalisi pemerintah.

“Jadi, setelah pilpres ini selesai, Partai Demokrat berdaulat menentukan sikap politiknya,” katanya.

Dalam serangkaian tweet pada Minggu (9/6), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik juga menyarankan agar capres petahana Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo membubarkan koalisi masing-masing agar bisa menjadi “resep cepat” bagi tercapainya perdamaian.

Tetapi yang benar-benar memicu desas-desus adalah kunjungan penting oleh putra-putra SBY, Agus Harimurti dan Edhie Baskoro, bersama dengan istri mereka selama open house Hari Raya Idulfitri yang diadakan Jokowi di Istana Negara, yang juga dihadiri mantan presiden Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Secara resmi, trah SBY hadir di sana untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi dan Megawati karena menghadiri pemakaman ibu mereka, mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono, yang meninggal karena penyakit leukemia di Singapura tanggal 1 Juni 2019 lalu. Pada pemakaman Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta Selatan, dalam suatu kesempatan yang jarang terjadi, SBY dan Megawati tampak saling berbicara.

Percakapan singkat mereka pekan lalu membuat banyak orang bertanya-tanya apakah momen itu akan mengarah pada rekonsiliasi dan menghilangkan penghalang sejak lama bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan PDI-P, partai terbesar di balik pencalonan kembali Jokowi.

Sudah ada pembicaraan bahwa putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat ditawari posisi di Kabinet jika Demokrat bergabung dengan koalisi yang berkuasa. Hal ini akan mengatur panggung baginya untuk membuktikan ketangguhannya sebagai calon presiden masa depan, kemungkinan pada pemilihan berikutnya yakni Pilpres 2024.

Dilansir dari Kompas.com, Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio juga berpendapat bahwa Partai Demokrat saat ini sedang berupaya melepaskan diri dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar bisa merapat ke koalisi Joko Widodo. Sebab, pada Pemilu 2019, elektabilitasnya menurun dibandingkan Pemilu 2014. Hal itu dinilai membuat Demokrat berkeinginan untuk masuk kembali ke pemerintahan demi mendongkrak elektabilitasnya pada Pemilu mendatang.

Namun Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, sebelumnya telah membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa Partai Demokrat belum resmi keluar dari koalisi BPN Prabowo-Sandi.

Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) juga membantahnya, dan menyatakan bahwa Partai Demokrat belum akan keluar dari koalisi Prabowo.

“Kami tak setuju dengan langkah membubarkan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi,” ujar Presidium GMPPD Max Sopacua, dalam konferensi pers pada Kamis (13/6).

Max mengakui ada kader partai yag berkeinginan membubarkan koalisi tersebut dan hal itu tidak sejalan dengan sikap Partai Demokrat.

Max mengatakan bahwa partainya akan tetap konsisten dan tidak akan meninggalkan koalisi parpol pendukung capres Prabowo-Sandi.

FERDINAND HUTAHAEAN

Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebelumnya telah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari kubu Prabowo dan beralih mendukung kubu Jokowi-Ma’ruf. Ferdinand mengaku berhenti mendukung Prabowo-Sandi karena ulah buzzer yang melakukan perundungan terhadap mendiang Ani Yudhoyono, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Ferdinand sempat mencuit di Twitternya pada Minggu (19/5) lalu: “Pagi ini, sy menemukan bullyan yg sgt tdk berperi kemanusiaan dr buzzer setan gundul yg mengolok Ibunda Ani yg sedang sakit. Sikap itu sangat BRUTAL. Atas perilaku brutal buzzer setan gundul itu, saya FERDINAND HUTAHAEAN, saat ini menyatakan BERHENTI MENDUKUNG PRABOWO SANDI.”

Terlepas dari pengunduran resmi Ferdinand, Partai Demokrat belum secara resmi mengumumkan perpecahannya dari koalisi Prabowo.

FALDO MALDINI SEBUT PRABOWO AKAN KALAH DI MK

Politisi muda yang juga menjadi salah satu juru bicara BPN Prabowo-Sandi dan merupakan Wasekjen PAN Faldo Maldini, baru-baru ini menjadi perhatian ketika ia menyatakan dalam sebuah video di YouTube bahwa tim Prabowo akan kalah dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

“Secara legal formal, kalau kita bicara secara kuantitatif ya, kekalahan Prabowo-Sandi itu sekitar 17 juta suara. Dalam hal ini, untuk membuktikan adanya kecurangan itu, setidaknya lo bisa membuktikan 50 persen lebih deh dari 17 juta itu terjadi kecurangan. Dari 17 juta, 50 persen, lo bagi dua saja misalnya kan, butuh 8,5 juta. Berarti kan setidaknya kan lo butuh 9 juta dong bahwa ada potensi kecurangan dalam hasil penghitungan nih yang itu dibuktikan dengan C1 asli yang dimiliki oleh saksi,” kata Faldo dalam videonya yang berjudul ‘Prabowo Tidak Akan Menang Pemilu di MK’.

Pernyataannya ini sontak banyak dikaitkan dengan sikap PAN dalam koalisi Prabowo.  anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Benny Rhamdani, dilansir Detik.com mengatakan bahwa video tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran Faldo agar tidak tertinggal oleh partainya, di mana Ketum PAN Zulkifli Hasan beberapa kali sudah menampakkan sinyal-sinyal merapat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Namun Faldo membantahnya, dan mengatakan bahwa ia hanya memaparkan sejarah kemenangan suatu gugatan di MK, dan bahwa sangat sulit untuk memenangkan pemilu lewat MK.

TANGGAPAN BPN PRABOWO-SANDI

BPN Prabowo-Sandi menanggapi dengan santai rumor tentang beberapa pihak yang akan atau sudah angkat kaki dari koalisi Prabowo dan bahkan mempersilakannya, namun menganjurkan untuk tidak membuat gaduh di sosial media.

“Dalam koalisi tidak ada kontrak politik. Jadi terserah teman-teman koalisi saja. Kalau koalisi pilpres sampai proses politik selesai dong. Tapi ini sudah ada manuver zig-zag sebelum KPU pleno bahkan demi mendapatkan sesuatu,” ujar Andre Rosiade kepada BBC News Indonesia.

Andre menyatakan bahwa Gerindra tak bisa memaksa jika ada parpol yang ingin angkat kaki dan merapat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Silakan saja (keluar dari koalisi). Kalau PAN dan Demokrat ingin bergabung (ke koalisi Jokowi-Ma’ruf) ya monggo, itu hak mereka,” katanya, namun ia memperingatkan bahwa setiap pilihan akan ada konsekuensinya.

SANDIAGA DISEBUT MASUK KABINET JOKOWI, BPN SEBUT ITU HOAKS

Sebelumnya beredar kabar bahwa Sandiaga Uno akan dijadikan sebagai menteri di kabinet Jokowi mendatang, namun hal itu dibantah oleh BPN yang menegaskan bahwa itu adalah hoaks.

“Sudah ada penjelasan bahwa itu hoaks,” ujar Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso di Prabowo Sandi Media Center pada Senin (17/6), dikutip dari Antara.

Priyo mengatakan bahwa Sandi masih akan tetap mendampingi Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat melalui gugatan hasil Pilpres 2019 di MK.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan media yang berbasis di Amerika Serikat, Bloomberg, pengusaha itu mengatakan ia terbuka untuk bekerja bersama Presiden Joko Widodo.

“Kepentingan negara ini adalah yang pertama dan utama,” ujar Sandi ketika ditanya apakah ia akan mempertimbangkan posisi kabinet jika hasil resmi mengonfirmasi kemenangan Jokowi dalam wawancara Bloomberg tanggal 28 April lalu. “Saya ingin berkontribusi untuk negara.”

Salam Jurnalpasee

Jangan lupa bagikan artikel ini ya!

Berikan pendapatmu tentang artikel ini

loading...
Notification
Ini adalah popup notifikasi.
Done