Siapa Saja Yang Kabarnya Akan Tinggalkan Koalisi Prabowo
Sejak hasil Pilpres 2019 diumumkan secara resmi, banyak
beredar berita bahwa kubu oposisi yang kalah menjadi rentan dan terpecah.
Beberapa partai pengusung Prabowo Subianto bahkan menyatakan pernyataan yang
kontroversial, memicu spekulasi mereka akan meninggalkan koalisi Prabowo dan
bergabung dengan pemerintah Presiden Joko Widodo yang dinyatakan menang. Dari
PAN hingga kandidat wakil presiden Sandiaga Uno disebut-sebut sebagai mereka
yang bersiap angkat kaki.
Oleh: Aziza Larasati (Mata Mata Politik)
Jurnalpasee - Seiring pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) bulan lalu
bahwa paslon Jokowi-Ma’ruf Amin memenangkan Pilpres 2019 dan paslon
Prabowo-Sandi dinyatakan kalah, beberapa pihak dalam koalisi kubu 02 telah
menunjukkan tanda-tanda akan angkat kaki.
Meski sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tuduhan
kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang diajukan tim
Prabowo masih berjalan, namun sebelumnya terdapat rumor yang beredar dan
perkiraan dari berbagai pihak bahwa kubu 02 semakin rapuh dan terpecah. Hal ini
juga dapat menjadi tantangan bagi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi
dalam menghadapi sidang MK, yang putusannya akan ditetapkan pada 28 Juni
mendatang.
Dari partai politik hingga tokoh individu, berikut beberapa
pihak yang dikabarkan akan angkat kaki dari kubu Prabowo-Sandi.
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
Walau belum ada pernyataan resmi, namun tidak menutup
kemungkinan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) akan angkat kaki dari kubu
Prabowo. Hal ini disuarakan oleh Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan pada bulan
April lalu, di mana ia menyatakan bahwa arah koalisi akan kembali dibahas
mengingat pemilu telah selesai.
“Yang jelas kita akan melihat posisi kita lagi ya. Kan
pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kami lihat nanti ke depannya gimana,”
ujar Bara di Gedung DPR pada Kamis (25/4), dikutip dari CNN Indonesia.
Bara Hasibuan sebelumnya juga dilaporkan mengatakan bahwa
partainya lebih baik berada di koalisi pemerintah, mengingat secara historis
PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.
“Pertimbangannya macam-macam, kita kan secara historis dari
organisasi kita berdiri Agustus 1998 sampai sekarang sebagian besar waktu kita
ada di pemerintahan. Jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada
di pemerintahan,” kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa
(11/6), dikutip dari Liputan6.com.
PAN sebelumnya menyatakan dukungan untuk Prabowo-Sandi,
meski selama empat tahun lebih berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi. PAN
juga tercatat sempat mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 saat berpasangan
dengan Hatta Rajasa.
Namun hal itu sempat dibantah oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno
pada bulan April lalu, di mana ia menyebut kabar itu menyesatkan.
“Dugaan itu amat sangat menyesatkan menurut saya. Komitmen
kami untuk berada di koalisi,” ujar Eddy usai jumpa pers di Kantor DPP PAN,
Jakarta, Kamis (18/4), dikutip dari Tempo.co.
Menurut Eddy, PAN masih berkomitmen untuk tetap mendukung
pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi.
Pernyataan tegas itu diulangi lagi oleh Eddy pada Rabu
(12/6). Hal ini ia suarakan untuk membantah pernyataan Wakil Ketua Umum PAN
Bara Hasibuan yang menyebut PAN ada kemungkinan bergabung dengan koalisi
Jokowi-Ma’ruf.
“Saya Sekjen partai, jadi pernyataan saya bisa dijadikan
pegangan. Kita konsisten di koalisi parpol pendukung paslon 02, dan PAN
sepenuhnya akan memperjuangkan hak paslon kita di MK,” kata Eddy.
Menurut Eddy, ucapan Bara bersifat pribadi dan bukan sikap
resmi dari PAN. Sikap resmi PAN akan diputuskan setelah ada putusan MK soal
sengketa hasil Pilpres 2019.
“Arah politik PAN ke depannya akan kita tentukan kemudian,
setelah putusan MK keluar,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry
Massie, juga memprediksi bahwa PAN akan memutuskan keluar dari koalisi
Prabowo-Sandi.
Dilansir dari Kompas.com, PAN berpotensi bergabung dengan
koalisi Jokowi-Ma’ruf setelah MK menetapkan hasil sengketa Pilpres 2019.
Pasalnya banyak pihak melihat permohonan sengketa yang diajukan oleh Badan
Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga sulit untuk dikabulkan oleh MK karena
selisih suara yang cukup besar.
Jerry berpendapat, secara politik PAN menargetkan agar
kadernya dapat duduk di kabinet atau berada di lingkaran kekuasaan. Selain itu,
PAN dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pasangan
Prabowo-Sandiaga, tidak sepeti Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang
sejak awal sudah menunjukkan koalisi yang solid.
“PAN hanya mencari politik aman saja agar ada kadernya di
kabinet. Mereka juga seperti Demokrat main dua kaki dan tidak punya komitmen di
koalisi (Prabowo-Sandiaga),” kata Jerry.
PARTAI DEMOKRAT
Partai lain yang kemungkinan akan keluar dari koalisi
prabowo adalah Partai Demokrat pimpinan mantan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).
Hal ini disuarakan oleh Kepala Divisi Hukum dan Advokasi
Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, pada Senin (6/5) lalu. Ia menjelaskan
bahwa Partai Demokrat nantinya menentukan sikap untuk berada di mana, apakah
tetap menjadi oposisi, atau bergabung bersama Jokowi-Ma’ruf Amin dalam mitra
koalisi pemerintah.
“Jadi, setelah pilpres ini selesai, Partai Demokrat
berdaulat menentukan sikap politiknya,” katanya.
Dalam serangkaian tweet pada Minggu (9/6), Wakil Sekretaris
Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik juga menyarankan agar capres
petahana Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo membubarkan koalisi masing-masing
agar bisa menjadi “resep cepat” bagi tercapainya perdamaian.
Tetapi yang benar-benar memicu desas-desus adalah kunjungan
penting oleh putra-putra SBY, Agus Harimurti dan Edhie Baskoro, bersama dengan
istri mereka selama open house Hari Raya Idulfitri yang diadakan Jokowi di
Istana Negara, yang juga dihadiri mantan presiden Megawati Soekarnoputri yang
juga merupakan ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Secara resmi, trah SBY hadir di sana untuk mengucapkan
terima kasih kepada Jokowi dan Megawati karena menghadiri pemakaman ibu mereka,
mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono, yang meninggal karena penyakit leukemia di
Singapura tanggal 1 Juni 2019 lalu. Pada pemakaman Ani Yudhoyono di Taman Makam
Pahlawan Kalibata di Jakarta Selatan, dalam suatu kesempatan yang jarang
terjadi, SBY dan Megawati tampak saling berbicara.
Percakapan singkat mereka pekan lalu membuat banyak orang
bertanya-tanya apakah momen itu akan mengarah pada rekonsiliasi dan
menghilangkan penghalang sejak lama bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan
PDI-P, partai terbesar di balik pencalonan kembali Jokowi.
Sudah ada pembicaraan bahwa putra sulung SBY, Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) dapat ditawari posisi di Kabinet jika Demokrat bergabung dengan
koalisi yang berkuasa. Hal ini akan mengatur panggung baginya untuk membuktikan
ketangguhannya sebagai calon presiden masa depan, kemungkinan pada pemilihan
berikutnya yakni Pilpres 2024.
Dilansir dari Kompas.com, Pengamat politik Universitas
Paramadina Hendri Satrio juga berpendapat bahwa Partai Demokrat saat ini sedang
berupaya melepaskan diri dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
agar bisa merapat ke koalisi Joko Widodo. Sebab, pada Pemilu 2019,
elektabilitasnya menurun dibandingkan Pemilu 2014. Hal itu dinilai membuat Demokrat
berkeinginan untuk masuk kembali ke pemerintahan demi mendongkrak
elektabilitasnya pada Pemilu mendatang.
Namun Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, sebelumnya
telah membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa Partai Demokrat belum resmi
keluar dari koalisi BPN Prabowo-Sandi.
Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) juga
membantahnya, dan menyatakan bahwa Partai Demokrat belum akan keluar dari
koalisi Prabowo.
“Kami tak setuju dengan langkah membubarkan koalisi parpol
pendukung Prabowo-Sandi,” ujar Presidium GMPPD Max Sopacua, dalam konferensi
pers pada Kamis (13/6).
Max mengakui ada kader partai yag berkeinginan membubarkan
koalisi tersebut dan hal itu tidak sejalan dengan sikap Partai Demokrat.
Max mengatakan bahwa partainya akan tetap konsisten dan
tidak akan meninggalkan koalisi parpol pendukung capres Prabowo-Sandi.
FERDINAND HUTAHAEAN
Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand
Hutahaean sebelumnya telah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari
kubu Prabowo dan beralih mendukung kubu Jokowi-Ma’ruf. Ferdinand mengaku
berhenti mendukung Prabowo-Sandi karena ulah buzzer yang melakukan perundungan
terhadap mendiang Ani Yudhoyono, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo
Bambang Yudhoyono.
Ferdinand sempat mencuit di Twitternya pada Minggu (19/5)
lalu: “Pagi ini, sy menemukan bullyan yg sgt tdk berperi kemanusiaan dr buzzer
setan gundul yg mengolok Ibunda Ani yg sedang sakit. Sikap itu sangat BRUTAL.
Atas perilaku brutal buzzer setan gundul itu, saya FERDINAND HUTAHAEAN, saat
ini menyatakan BERHENTI MENDUKUNG PRABOWO SANDI.”
Terlepas dari pengunduran resmi Ferdinand, Partai Demokrat
belum secara resmi mengumumkan perpecahannya dari koalisi Prabowo.
FALDO MALDINI SEBUT PRABOWO AKAN KALAH DI MK
Politisi muda yang juga menjadi salah satu juru bicara BPN
Prabowo-Sandi dan merupakan Wasekjen PAN Faldo Maldini, baru-baru ini menjadi
perhatian ketika ia menyatakan dalam sebuah video di YouTube bahwa tim Prabowo
akan kalah dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
“Secara legal formal, kalau kita bicara secara kuantitatif
ya, kekalahan Prabowo-Sandi itu sekitar 17 juta suara. Dalam hal ini, untuk
membuktikan adanya kecurangan itu, setidaknya lo bisa membuktikan 50 persen
lebih deh dari 17 juta itu terjadi kecurangan. Dari 17 juta, 50 persen, lo bagi
dua saja misalnya kan, butuh 8,5 juta. Berarti kan setidaknya kan lo butuh 9
juta dong bahwa ada potensi kecurangan dalam hasil penghitungan nih yang itu
dibuktikan dengan C1 asli yang dimiliki oleh saksi,” kata Faldo dalam videonya
yang berjudul ‘Prabowo Tidak Akan Menang Pemilu di MK’.
Pernyataannya ini sontak banyak dikaitkan dengan sikap PAN
dalam koalisi Prabowo. anggota Tim
Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Benny Rhamdani, dilansir Detik.com
mengatakan bahwa video tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran Faldo
agar tidak tertinggal oleh partainya, di mana Ketum PAN Zulkifli Hasan beberapa
kali sudah menampakkan sinyal-sinyal merapat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Namun Faldo membantahnya, dan mengatakan bahwa ia hanya
memaparkan sejarah kemenangan suatu gugatan di MK, dan bahwa sangat sulit untuk
memenangkan pemilu lewat MK.
TANGGAPAN BPN PRABOWO-SANDI
BPN Prabowo-Sandi menanggapi dengan santai rumor tentang
beberapa pihak yang akan atau sudah angkat kaki dari koalisi Prabowo dan bahkan
mempersilakannya, namun menganjurkan untuk tidak membuat gaduh di sosial media.
“Dalam koalisi tidak ada kontrak politik. Jadi terserah
teman-teman koalisi saja. Kalau koalisi pilpres sampai proses politik selesai
dong. Tapi ini sudah ada manuver zig-zag sebelum KPU pleno bahkan demi
mendapatkan sesuatu,” ujar Andre Rosiade kepada BBC News Indonesia.
Andre menyatakan bahwa Gerindra tak bisa memaksa jika ada
parpol yang ingin angkat kaki dan merapat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.
“Silakan saja (keluar dari koalisi). Kalau PAN dan Demokrat
ingin bergabung (ke koalisi Jokowi-Ma’ruf) ya monggo, itu hak mereka,” katanya,
namun ia memperingatkan bahwa setiap pilihan akan ada konsekuensinya.
SANDIAGA DISEBUT MASUK KABINET JOKOWI, BPN SEBUT ITU HOAKS
Sebelumnya beredar kabar bahwa Sandiaga Uno akan dijadikan
sebagai menteri di kabinet Jokowi mendatang, namun hal itu dibantah oleh BPN
yang menegaskan bahwa itu adalah hoaks.
“Sudah ada penjelasan bahwa itu hoaks,” ujar Wakil Ketua BPN
Priyo Budi Santoso di Prabowo Sandi Media Center pada Senin (17/6), dikutip
dari Antara.
Priyo mengatakan bahwa Sandi masih akan tetap mendampingi
Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat melalui gugatan hasil
Pilpres 2019 di MK.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan media yang berbasis di
Amerika Serikat, Bloomberg, pengusaha itu mengatakan ia terbuka untuk bekerja
bersama Presiden Joko Widodo.
“Kepentingan negara ini adalah yang pertama dan utama,” ujar
Sandi ketika ditanya apakah ia akan mempertimbangkan posisi kabinet jika hasil
resmi mengonfirmasi kemenangan Jokowi dalam wawancara Bloomberg tanggal 28
April lalu. “Saya ingin berkontribusi untuk negara.”
Salam Jurnalpasee